Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyelaraskan program dengan kebijakan-kebijakan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, Helmi Hasan-Mian.
"Kami akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan RPJMD yang telah disahkan. Seluruh visi-misi, termasuk janji kampanye kepada masyarakat, perlu diselaraskan dengan kebijakan anggaran berikutnya," kata Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah, di Bengkulu, Rabu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu serta para penjabat bupati/wali kota menggelar rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran pemda 2025.
Kegiatan, kata dia, bertujuan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bengkulu berjalan baik.
Rosjonsyah menyatakan hasil evaluasi dan penganggaran yang dilakukan akan menjadi dasar dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kepemimpinan yang baru. Terlebih, kata dia janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam lima tahun ke depan.
Lebih lanjut dia menekankan rapat evaluasi juga menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan terbaik bagi pembangunan Bengkulu ke depan.
"Presiden RI memiliki sasaran prioritas, seperti swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi gratis, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan stunting. Maka, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara tepat guna mendukung target nasional tersebut," ujarnya.
Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Faisol Cahyo mengatakan rapat menjadi bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan anggaran daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional.
"Fokus kami adalah memastikan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo," ujarnya.
Dengan evaluasi, dia berharap seluruh program pembangunan Bengkulu dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
