Rabu, 18 Oktober 2017

Gubernur: 48 persen desa tertinggal di Bengkulu

id Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti
Gubernur: 48 persen desa tertinggal di Bengkulu
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama rombongan saat meninjau perbatasan Provinsi Bengkulu dengan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. (Foto Antarabengkulu.com/Nur Muhammad)
Bengkulu (Antara) - Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti mengatakan 48 persen dari 1.533 desa di wilayah pemerintahannya masih berstatus desa tertinggal yang butuh dukungan pembangunan, terutama persoalan infrastruktur.

"Masih ada ratusan desa tertinggal di wilayah kami yang butuh dukungan pemerintah pusat untuk pembangunannya," kata Gubernur Ridwan Mukti saat audiensi dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Jumat.

Gubernur Ridwan menyambangi Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyampaikan kondisi pembangunan perdesaan di wilayah Bengkulu.

Untuk menjelaskan lebih rinci kondisi perdesaan, Gubernur Ridwan mengajak seluruh bupati dan wali kota dalam "roadshow" ke Kementerian Desa tersebut.

Dalam penjelasannya, Ridwan mengatakan kondisi desa tertinggal itu dikarenakan infrastruktur dasarnya belum tersedia.

"Akses jalan memprihatinkan di mana saat musim hujan kondisinya berlumpur. Listrik di desa-desa itu tidak ada," ucapnya.

Kondisi infrastruktur dasar yang belum tersedia membuat daerah ini tertinggal dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Sedangkan soal dana desa, Gubernur mengharapkan penempatan fasilitator pusat yang di Bengkulu untuk membantu aparatur desa.

"Banyak yang berlomba-lomba jadi kepala desa ternyata jadi `jobseeker` karena dana desa besar," katanya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Menteri Eko meminta pemerintah menetapkan skala prioritas pembangunan daerah .

"Siapkan dulu fokusnya apakah pertanian jadi Kementerian Pertanian siap bibit dan traktor. Kementerian Desa akan kasih kredit usaha rakyat," kata dia.

Pemerintah kata Menteri berkomitmen mengubah desa tertinggal menjadi berkembang bahkan mandiri. Bahkan bisa dengan tanpa APBN lewat kerja sama dengan swasta.

Apalagi kini ada dana yang diberikan ke desa mencapai Rp46 triliun per tahun, dan naik setiap tahunnya yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa.***4***

Editor: Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga