Anggota Komisi VII awasi penyaluran dana KUR untuk UMKM di Bengkulu

Kota Bengkulu (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pilih Bengkulu Erna Sari Dewi turut melakukan pengawasan secara melekat terkait penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu agar penyaluran program tersebut tepat sasaran.

Ia menyebutkan, pengawasan tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan penyaluran program KUR seperti korupsi dan lainnya khususnya di Provinsi Bengkulu.

"Yang saya tekankan yaitu harus ada pengawasan melekat dan internal secara intensif dilakukan di seluruh bank karena untuk memastikan bahwa pinjaman KUR sampai dengan pelaku UMKM," ujar dia usai kunjungan kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu, Jumat.

Untuk itu, Erna mendorong agar seluruh perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BSI dan lainnya dapat menyalurkan program KUR untuk pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu.

Hal tersebut dilakukan sebab, jumlah pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu mencapai 35 ribu, dan permasalahan UMKM agar dapat naik kelas yaitu kurangnya modal.

"Permasalahan klasik yaitu terkait permodalan, bank BUMN tentu yang memberikan dukungan terhadap permodalan tersebut. Ditambah dengan pimpinan Prabowo Subianto akan menggalakkan dan menghidupkan perekonomian itu dari bawah baik itu super mikro, mikro, kecil maupun menengah agar kemudian keinginan pemerintah untuk mencapai delapan persen perekonomian Indonesia emas bisa tercapai," jelas Erna.

Sementara itu, pihaknya saat ini tengah berkonsolidasi dengan Kementerian UMKM terkait tambahan alokasi dana program KUR yang disalurkan di seluruh wilayah, salah satunya Provinsi Bengkulu.

"Sudah dijelaskan secara rinci bahwa penyaluran KUR di BSI Bengkulu sudah baik, saya pikir bank ini cukup kredibel untuk persiapan mengucurkan dana atau pinjaman untuk program KUR," sebutnya.

Di sisi lain, Area Manager BSI Cabang Bengkulu Adi Putro Maryono menerangkan, pihaknya telah menyalurkan dana program KUR pada 2024 telah mencapai Rp450 miliar.