Kota Bengkulu (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia daerah pilih (dapil) Bengkulu Erna Sari Dewi meminta pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu bijak dalam penataan atau revitalisasi di kawasan pantai.
Penataan kawasan pantai dari Pantai Pasir Putih, Pantai Panjang, Pantai Berkas, Pantai Malabero, Pantai Tapak Paderi hingga Pantai Jakat menyebabkan para pedagang di kawasan tersebut harus direlokasi sehingga perekonomian mereka terganggu.
"Yang saya tangkap dari permasalahan ini adalah pedagang akan direlokasi. Saya berharap pemerintah, baik kota maupun provinsi, bisa bijak menangani persoalan ini. Jangan sampai timbul masalah baru sementara kehidupan masyarakat sudah sulit," kata Erna di Kota Bengkulu, Rabu.
Dia juga meminta agar pedagang kaki lima dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sebab, rencana relokasi sebaiknya tidak dilakukan sepihak.
Untuk itu, pemerintah khususnya Kota Bengkulu menyediakan dukungan dana atau fasilitas jika tempat baru harus dibangun untuk menggantikan lokasi para pedagang berjualan.
"Harus ada rembuk. Pedagang harus diajak bicara. Jangan hanya program dari pemerintah saja yang dijalankan. Ini pernah terjadi, setelah dipindahkan, lokasi barunya justru sepi," ujar dia.
Pemerintah juga harus memastikan lokasi atau tempat baru pedagang untuk berjualan tetap strategis, ramai pengunjung, serta terjaga kebersihannya, mengingat kawasan Pantai Panjang merupakan ikon wisata andalan Kota Bengkulu.
"Pendataan juga harus jelas. Jangan sampai pedagang lama justru tergusur oleh pendatang baru. Pemerintah harus cari titik tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan justru memberikan dukungan kepada para pedagang," cakapnya.
Sementara itu, Ketua Kampung Kuliner Pesisir Kota Bengkulu Herman AR menerangkan jika hingga tanggal 30 April 2025 para pedagang tidak menertibkan bangunan atau awning di sepanjang Pantai Pasir Putih hingga Pantai Jakat maka Pemkot Bengkulu akan melakukan penertiban.
"Kami di ultimatum, paling lambat 30 April harus robohkan lapak. Kami dari sekitar tiga kelurahan, dari Kelurahan Berkas, Kelurahan Sumur Meleleh, dan Kelurahan Malabero. Kami merasa akan dibinasakan, tanpa dikasih solusi. Makanya kami adukan ke Ibu (Erna Sari Dewi). Apalagi kami ini banyak yang terikat di bank (pinjaman uang). Harapan kami nanti, binalah kami ini, beri kami solusi, jangan kami dibinasakan," ucapnya.
Dari tiga kelurahan tersebut terdapat 200 pedagang yang berjualan di kawasan pantai, sehingga menjadi mata pencarian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar ada solusi konkret yang didapat atas masalah tersebut, meskipun solusi yang diberikan oleh pemerintah kurang tepat.
"Agar dimusyawarahkan oleh pemerintah. Kami ini UMKM, janji Presiden Prabowo, UMKM harus dibantu (pertumbuhan ekonomi), disokong-sokong untuk memajukan UMKM ini," katanya.*
