Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi perusahaan air minum daerah (Perumda) Tirta Hidayah di wilayah tersebut.
Evaluasi tersebut dilakukan terkait rekomendasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu terkait adanya pembengkakan belanja pegawai dan keluhan masyarakat soal pelayanan air bersih di Perumda Tirta Hidayah yang dinilai semakin memburuk.
"Kalau memang sakit, ya kita obati. Memang sudah banyak keluhan masyarakat. Air tidak mengalir, kadang cuma dapat angin, kadang hidup malam saja, atau hidup tetapi airnya keruh. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah, maka saya sudah perintahkan Dewan Pengawas untuk mencari tahu," kata Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi di Bengkulu, Jumat.
Ia menyebut bahwa sebagai pemegang saham, Pemkot Bengkulu memiliki kepentingan untuk menyelamatkan Perumda Tirta Hidayah agar bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pembenahan secara internal sambil menunggu hasil evaluasi yang dilakukan oleh dewan pengawas.
Untuk keputusan apa pun yang akan diambil nantinya, memiliki tujuan untuk menyelamatkan dan meningkatkan kinerja perumda dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bengkulu.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kusmito Gunawan menyoroti membengkaknya belanja pegawai di tubuh Perusahaan Umum Milik Daerah Daerah (Perumda) Tirta Hidayah.
Untuk itu dirinya meminta Wali Kota Bengkulu melakukan evaluasi dan mengganti Direktur Utama Perumda Tirta Hidayah yakni Samsu Bahri.
Perumda Tirta Hidayah atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu ditargetkan untuk memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1 miliar.
Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Bengkulu Dadi Hartono menyebutkan bahwa penetapan target PAD tersebut dilakukan karena seiring dengan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana yang dilakukan pada tahun sebelumnya.
"Kalau rencana pendapatan belanja tahun 2025 kita targetkan PAD Rp1 miliar. Kita harap agar PDAM Tirta Hidayah ini bisa merealisasikan kontribusinya," ujar dia.
Sebab, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran modal sebesar Rp5 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 guna menunjang program kegiatan PDAM Tirta Hidayah dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
"Penyertaan modal itu untuk pergantian jaringan dan peremajaan peralatan yang sudah tidak layak atau termakan usia," katanya.