Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal ketat implementasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di provinsi berjuluk Bumi Merah Putih itu agar dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan.
"Kita ingin agar APBD Provinsi Bengkulu bisa bantu rakyat, mendapatkan pengawalan super ketat dari KPK, Insya Allah," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Kamis.
Gubernur Bengkulu ini ingin KPK mengawal ketat pembangunan infrastruktur dan juga dana bagi hasil yang sudah dibagikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.
Baca juga: Gubernur Bengkulu: Tak mampu bayar pajak kendaraan? Ajukan surat, bebas seumur hidup
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menganggarkan sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Bengkulu pada 2025.
"Insya Allah tahun ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan perbaikan jalan jembatan provinsi yang hancur dan rusak," kata Helmi.
Menurut dia, program pembangunan tersebut merupakan tahap pertama dari tiga tahapan yang direncanakan dalam tiga tahun ke depan untuk memastikan jembatan dan jalan mulus di Provinsi Bengkulu.
Untuk tahun 2026, kata dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan menganggarkan Rp1 triliun dan tahun depannya lagi Rp1 triliun lagi, sehingga total tiga tahun jalan provinsi jembatan provinsi semua akan mulus dan bagus.
"Anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 tersebut meningkat signifikan hingga 428 persen, hasil dari kebijakan efisiensi anggaran," ujarnya.
Baca juga: JPU KPK periksa enam pejabat Pemprov Bengkulu pada sidang Rohidin Mersyah
"Gubernur Helmi Hasan saat ini fokus pada efisiensi, relokasi dan refocusing APBD 2025 untuk membantu rakyat, sehingga berhasil mengefisiensi belanja daerah menjadi lebih sehat dan produktif," kata Kabid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu Rizqi Al Fadli.
Tidak hanya itu, dia mengatakan peningkatan belanja infrastruktur pelayanan kesehatan di RSUD DR. M. Yunus dan infrastruktur strategis juga meningkat menjadi sebesar Rp132 miliar atau sebesar 243 persen dari anggaran semula.
Kemudian, kata dia, program Bantu Rakyat lainnya berupa penyediaan ambulans untuk 129 desa di Provinsi Bengkulu, menyediakan anggaran BPJS Kesehatan untuk berobat gratis, efisiensi dilakukan dengan menghemat anggaran perjalanan dinas sebesar 52,61 persen dari awalnya sebesar Rp130,7 miliar.
"Penghematan juga dilakukan pada belanja publikasi sebesar 89 persen dari semula Rp50 miliar menjadi Rp5 miliar saja. Begitu pula dengan pos-pos belanja lainnya yang dinilai tidak efektif, semuanya dialihkan untuk program Bantu Rakyat," ujar Rizqi.
