Kota Bengkulu (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan (dapil) Bengkulu, Erna Sari Dewi, mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut melakukan standardisasi dan penilaian produk agar dapat bersaing dengan produk lainnya.
"Sosialisasi ini menekankan pada standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi para pelaku UMKM. Saya lebih suka menyebut mereka sebagai pengusaha UMKM. Yang distandardisasi adalah produk atau jasanya, agar produk lokal di Bengkulu dapat bersaing," ujar Erna di Kota Bengkulu, Sabtu.
Ia mengatakan melalui sosialisasi tersebut, produk milik pelaku UMKM, khususnya di Provinsi Bengkulu, diharapkan memiliki kualitas yang higienis, menjaga kesehatan, serta diproses dengan baik.
Selain itu, pelaku UMKM juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi agar produk mereka dapat dipasarkan melalui e-commerce bahkan diekspor ke luar negeri.
"Penekanan utama pada kualitas dan keamanan produk. Kualitas produk harus dijaga dengan baik. Misalnya pisang goreng, jika pengolahannya tidak bersih tentu tidak menarik bagi konsumen. Bagaimana menjadikan pisang goreng sebagai produk yang menarik, aman, dan sehat untuk dikonsumsi," kata Erna.
Sementara itu, ia juga mendorong pelaku usaha ultra mikro, kecil, dan menengah untuk memanfaatkan bantuan permodalan dari bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Untuk itu, ia mengatakan akan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada para pedagang keliling terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.
Langkah ini dilakukan karena pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp300 triliun untuk dimanfaatkan oleh para pelaku usaha super mikro hingga usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia.
"Kami akan melakukan pembinaan dan pendataan jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu agar nantinya bisa diberikan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan dari bank Himbara," kata Erna.
"Kita harus tahu persis kondisi di lapangan. Kadang, usaha yang sudah naik kelas masih menerima bantuan super mikro, sedangkan pedagang yang belum pernah menerima bantuan justru tidak tahu cara mengakses pinjaman," katanya.
