Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang berwibawa.
"Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat berakibat secara signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu Selasa.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengoptimalkan berbagai upaya untuk mencegah adanya celah yang bisa membuka kesempatan praktik korupsi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Setiap pihak diminta mendukung upaya pencegahan korupsi. Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak berperilaku korup, tidak pula memberi, atau menerima gratifikasi lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.
Kemudian, Pemerintah Provinsi Bengkulu pun menggelar rapat kordinasi pemberantasan korupsi pada Selasa 3 Juni 2025. Hal tersebut juga menjadi salah satu upaya mencegah seluruh jajaran di Pemerintahan Provinsi Bengkulu terjebak tindakan korup.
Rapat kordinasi pemberantasan korupsi pun dihadiri oleh seluruh kepala OPD, anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta aparat kepolisian dan kejaksaan. Hal itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Gedung Merah Putih KPK beberapa waktu lalu, sebagai upaya kolaborasi KPK dengan Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi.
Wakil Gubernur Mian memastikan komitmen bahwa pemerintahan Helmi-Mian dalam lima tahun ke depan akan mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang berwibawa.
Upaya pemberantas korupsi dalam pemerintah daerah juga memerlukan dukungan dari masyarakat dan peran aparat penegak hukum (APH), dan perlu upaya sosialisasi rutin mengenai dampak burik dari tindak pidana kejahatan korupsi.
Sehingga, lanjut Mian dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak ini nantinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bernilai strategis.
"Salah satu aspek dalam mewujudkan berbagai program yang bernilai strategis adalah pemberantasan korupsi. Mengapa pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi ini sudah menjadi komitmen seluruh bangsa," ujar Mian.
