Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan pemerintah provinsi berhati-hati dan mengkaji secara mendalam terkait potensi penambangan emas yang ada di Kabupaten Seluma berkaca dari situasi tambang nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
"Tentu kita ingin betul-betul pelajari betul secara utuh karena nanti kita tidak mau setelah nanti ada persetujuan dari pemerintah kemudian muncul masalah-masalah," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai saat ini belum memberikan persetujuan untuk kegiatan eksplorasi emas di Kabupaten Seluma tersebut.
"Banyak sekali pandangan, ada yang mengatakan provinsi harus dapat saham, dan ada juga yang mengatakan tolak dan segala macamnya, maka sampai hari ini pemerintah provinsi belum juga memberikan persetujuan," kata dia.
Pemerintah provinsi, kata Gubernur Helmi Hasan, akan memberikan persetujuan kalau masyarakat setuju tambang emas tersebut serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
"Dan kemudian ada kemanfaatan. Contohnya ada saran soal saham, di Banyuwangi itu ada juga penambangan emas begitu, pemerintahnya juga mendapatkan bagian saham kurang lebih setiap tahun Rp1 triliun. (Terkait Bengkulu) tentu Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak akan berbeda dengan pandangan masyarakat," katanya
Helmi menyatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mendengar masukan dan saran dari masyarakat, tokoh masyarakat, DPRD, forkompimda, akademisi, pemerhati lingkungan yang memberikan pendapatnya
"Tentu pemerintah harus sama arahnya dengan seluruh masyarakat provinsi," kata dia lagi.
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menekankan agar setiap kebijakan yang diambil harus memberikan dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
"Kita ingin setiap kebijakan yang kita buat berdampak langsung bagi masyarakat. Baik itu soal BBM, pelabuhan, izin tambang, atau pangan, semuanya harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
