Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta para bupati dan wali kota di Provinsi Bengkulu lebih komunikatif dan terbuka kepada publik di setiap kebijakan yang dibuat.
"Saya ingin menitip pesan. Zaman sekarang, zaman media sosial, zaman keterbukaan. Maka setiap merencanakan, menganggarkan, menjalankan program harus terbuka dan komunikatif," kata Helmi di Bengkulu, Rabu.
Dia mengatakan pemerintah daerah yang lebih komunikatif akan lebih sigap merespons dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dan hal tersebut juga akan mencegah masyarakat termakan mis-informasi, disinformasi, maupun hoaks.
"Bagaimana caranya agar hemat untuk komunikatif dan terbuka, maka ramah terhadap media sosial. Dulu kalau kita ingin live misalnya di TV itu biayanya mahal. Sekarang tidak perlu lagi. Contohnya live TikTok itu bisa dilakukan. Setiap orang, ibu-ibu sambil goreng dia bisa ngomong, cerita dengan bupatinya," kata Helmi.
Cara-cara komunikatif seperti itu, juga membuat seluruh jajaran pemerintahan daerah sampai pada tingkat aparatur sipil negara bisa mengikuti perkembangan informasi, kebijakan dan juga permasalahan apa yang sedang dikeluhkan masyarakat.
"Contohnya, ada masalah soal ijazah siswa yang ditahan, dinas pendidikan bisa langsung respons. Kalau dinasnya tidak respons berarti (pejabat dan ASN) dinasnya sudah tidak mau lagi (mengabdi) di dinas itu, (bisa menjadi bahan evaluasi kinerja)," kata dia.
Helmi Hasan mengatakan memegang jabatan zaman teknologi informasi juga harus dibarengi dengan kerja cepat, sesuai aturan, dan tuntas.
"Memegang amanah zaman now bukan perkara gampang. Karena masyarakat dengan begitu mudah mengakses informasi, kekritisan masyarakat meningkat, dan cenderung mau cepat mau instan. Cepat bagus tetapi jangan melanggar aturan, karena aturan itu menjadi penting," ucapnya.
Bekerja, kata dia, tetap sesuai aturan, meski sebagus apa pun pekerjaan namun melanggar aturan tetap saja akan menimbulkan dampak negatif bagi pemerintahan dan daerah.
"Karena itu sering-seringlah berkonsultasi, berdiskusi dengan BPK, BPKP, dengan inspektorat, diperkuat inspektoratnya. Inspektorat betul-betul harus menjadi garda terakhir dari setiap kebijakan-kebijakan pemerintah," ujarnya.
