Bengkulu (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menyatakan harus ada tindakan darurat terhadap situasi pelabuhan yang terisolasi dan juga pulau terluar Bengkulu, Pulau Enggano yang ikut terisolasi pula.
"Ya, sejauh ini kan sudah beberapa kali bantuan dikirimkan, baik dari pemerintah Bengkulu Utara maupun dari Provinsi Bengkulu ke Pulau Enggano. Kami juga berharap bahwa akan diambil tindakan darurat," kata Teuku Zulkarnain di Bengkulu, Senin.
Baca juga: Anggota DPR RI minta Kemenhub segera atasi pendangkalan di Pulau Baai
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini melihat berbagai kemungkinan pelabuhan lain yang bisa dijadikan akses ke Pulau Enggano.
"Apakah ada kapal yang kemudian bisa berlayar dari Pelabuhan Linau Kabupaten Kaur, membawa bantuan, nanti juga sama-sama kita pikirkan. Karena pelabuhan Linau ini juga bergoyang (perairannya tidak tenang di pelabuhan), tidak begitu layak untuk kapal (berukuran besar). Ini juga akan jadi problem juga bagi kita," kata dia.
Oleh karena itu, pihak terkait di Provinsi Bengkulu akan memeriksa dari beberapa pelabuhan yang bisa dijadikan untuk akses ke Pulau Enggano.
Baca juga: Gubernur Bengkulu temui Menhub sampaikan masalah alur pelabuhan
"Saya pikir begitu kalau untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu," kata dia.
Untuk akses pelabuhan yang terisolasi dan juga mengakibatkan terisolasinya Pulau Enggano, Teuku Zulkarnain mempertanyakan janji Pelindo yang telah menyatakan pengerukan alur dapat selesai dalam waktu 13 hari.
"Seperti janjinya Pelindo, mereka akan selesaikan itu dalam waktu 13 hari. Artinya sudah terhitung di tanggal 20-an ini, mereka seharusnya sudah menyelesaikan persoalan alur itu. Nah, kalau tidak selesai, saya mengajukan agar masyarakat Enggano, mengajukan clash action ke Pelindo terhadap ganti rugi akibat terisolasinya Pulau Enggano," ucapnya.
