Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menjaga penyu dan cetacea dengan berkolaborasi dengan multi-pihak dalam pelestarian spesies laut dilindungi melalui penerapan rencana aksi nasional yang konkret dan berkelanjutan.
"Kolaborasi multi-pihak penting untuk perlindungan penyu dan 'cetacea'," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan sebelumnya kementeriannya telah menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu dan Cetacea 2025–2029, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan itu melibatkan Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti BRIN, hingga organisasi masyarakat sipil.
Sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan antara lain pembentukan Centre of Excellence (CoE) konservasi penyu di tiga lokasi, peningkatan kapasitas SDM untuk penanganan mamalia laut terdampar, serta penyusunan pedoman mitigasi dampak aktivitas pesisir dan lepas pantai terhadap cetacea.
“Dokumen RAN ini diharapkan bukan hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi menjadi acuan nyata bagi semua pihak untuk bergerak bersama melindungi penyu dan cetacea di wilayah perairan Indonesia,” ujar dia.
Ia mengatakan berbagai isu krusial menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut seperti perkembangan kondisi penyu dan cetacea terkini, tantangan pengelolaan kawasan habitat penting, hingga arah kebijakan dan strategi perlindungan spesies di tengah tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim.
"Salah satu sesi penting dalam kegiatan ini adalah pembahasan dokumen matriks aksi RAN yang mencakup tujuan, indikator, lokasi prioritas, serta penanggung jawab pelaksana aksi," katanya.
Sementara itu, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP Sarmintohadi mengatakan pentingnya dukungan semua pihak dalam penyusunan RAN, sebagai panduan strategis dalam perlindungan dan pengelolaan penyu serta cetacea di Indonesia.
Menurut dia, penyu dan cetacea tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat pesisir.
Oleh karena itu, ia mengatakan penyusunan rencana aksi tersebut menjadi langkah konkret KKP dalam mendorong tercapainya tujuan perlindungan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan.
"Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi berbagai pihak dalam upaya perlindungan spesies laut dilindungi secara terintegrasi dan berkelanjutan," kata Sarmintohadi.
Perwakilan Yayasan WWF Indonesia Ranny R Yuneni mengatakan penting adanya pendekatan berbasis data dan sains terkini.
Menurut dia, perlindungan yang efektif harus menggabungkan perlindungan habitat, penguatan kelembagaan lokal, penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi untuk melakukan mitigasi ancaman terhadap populasi penyu dan cetacea.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyampaikan komitmen KKP dalam mendukung target keanekaragaman hayati global. Hal itu dilakukan melalui penguatan konservasi laut dan perlindungan spesies yang ada sesuai prinsip ekonomi biru yang menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat.
