Rabu, 18 Oktober 2017

Presiden-MUI Bahas Kongres Ekonomi Umat

id Presiden, MUI
Presiden-MUI Bahas Kongres Ekonomi Umat
Presiden Joko Widodo (kiri). (Foto Antara)
Jakarta (Antara) - Presiden Joko Widodo telah menerima Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin beserta para pengurus guna membahas Kongres Ekonomi Umat yang bertujuan menghilangkan kesenjangan perekonomian dan memperbaiki kesejahteraan.

"Setelah mendapatkan arah-arah dari Pak Presiden dan gagasan-gagasan yang sangat cemerlang, maka kita akan jadikan sebagai dasar-dasar gerakan ekonomi dalam rangka menyatukan potensi ekonomi, baik yang bawah kemudian yang menengah dan yang besar," kata Ma'ruf ditemui di Kantor Presiden usai menemui Jokowi, Jumat.

Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia menemui Presiden Jokowi selama satu jam sejak pukul 14.40 WIB khusus membahas kongres tersebut.

Menurut Ma'ruf, tema kongres yang akan diselenggarakan pada 22-24 April 2017 di Hotel Sahid, Jakarta akan mengangkat tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia".

Kongres tersebut bertujuan untuk saling mempertemukan ide dalam potensi bisnis dengan calon pelaku dan juga pelaku bisnis yang sudah mapan dalam menggarap usaha.

"Kalau sekarang aksi ekonomi pemberdayaan. Kemudian sinergi antar pelaku ekonomi dan kemitraan. Jadi kita sekarang akan memberdayakan ekonomi umat ini dengan berbagai cara. Siapa punya apa, siapa perlu apa, kita sinergi saling menopang," jelas Ma'ruf.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim menjelaskan kesenjangan perekonomian menjadi salah satu hal yang mengganggu laju perekonomian bangsa.

Menurut Lukmanul yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal MUI, Presiden telah memberikan sejumlah masukan cemerlang guna mendongkrak kesejahteraan umat.

"Yang paling menarik tadi kita berbicara tentang 'networking' atau jejaring sinergis yang saling menguntungkan antara elemen-elemen bangsa di kelompok-kelompok ekonomi. Itu jejaring antara kelompok-kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan kelompok ekonomi yang besar," ujar Lukmanul.

Majelis juga menyampaikan hasil identifikasi masalah keberpihakan suatu regulasi sehingga dapat memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk membangun usaha bisnis.

Lukmanul mengatakan sekitar 500 peserta dari elemen-elemen bangsa yaitu perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan beberapa pondok pesantren serta pelaku bisnis dan ormas Islam direncanakan hadir pada kongres itu. ***3***

Editor: Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga