Dana Desa Diharapkan Tekan Angka Kemiskinan Bengkulu

Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi berharap penyaluran dana desa sebesar Rp1,035 triliun ke 1.341 desa dapat menekan angka kemiskinan yang masih berada pada posisi 17 persen dari jumlah penduduk Bengkulu.

"Perlu terobosan dalam pemanfaatan dana desa sehingga mampu menekan angka kemiskinan di daerah kita yang masih tinggi," kata Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Iskandar ZO di Bengkulu, Kamis.

Saat menghadiri rapat sinkronisasi yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diikuti aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) tingkat kabupaten-kota, ia mengatakan seluruh program harus sinkron yang dimulai dari perencanaan.

Perencanaan dan pelaksanaan program yang menyasar pada pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Bengkulu yang saat ini 17 persen atau berada diatas angka rata-rata nasional, yakni 10,3 persen.

Jajaran Dinas PMD Provinsi Bengkulu dan BPMPD kabupaten/kota juga diminta melakukan penguatan manajemen administrasi keuangan aparatur desa yang hingga saat ini masih terbilang lemah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu Ali Sadikin mengatakan jumlah dana desa pada 2017 sebesar Rp1,035 triliun mengalami peningkatan dibanding jumlah dana desa pada 2016 sebesar Rp813,8 miliar.

Pada 2017, kata Ali, rincian dana desa disalurkan untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 142 desa dengan total dana Rp110 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 215 desa dengan total alokasi Rp166 miliar, Kabupaten Rejanglebong untuk 122 desa dengan total dana Rp 95 miliar.

Berikutnya Kabupaten Kaur sebanyak 192 desa dengan total dana Rp145 miliar, Kabupaten Seluma untuk 182 desa dengan total dana Rp139 miliar, Kabupaten Mukomuko untuk 148 desa dengan total dana Rp115 miliar, Kabupaten Lebong 93 desa dengan total dana Rp72 miliar, Kabupaten Kepahiang 105 desa dana Rp81 miliar dan Bengkulu Tengah 142 desa dana Rp108 miliar.

Dana desa, kata dia, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, terutama insfrastruktur desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mempercepat serapan dana tersebut, pemerintah daerah mengoptimalkan keberadaan para tenaga pendamping tingkat lokal desa dan tingkat kabupaten.

Tenaga lokal desa dan tenaga desa serta tenaga ahli membantu perangkat desa menyusun perencanaan, membelanjakan dan membuat laporan, katanya. ***3***