Krisis 1998 mendorong Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran dan utang publik. Kebijakan disiplin fiskal melalui UU Keuangan Negara membatasi defisit maksimal 3 persen dari PDB dan rasio utang maksimal 60 persen dari PDB.
Pada dekade 2000-an, harga komoditas dunia yang tinggi memberikan angin segar bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5–6 persen per tahun, inflasi relatif terkendali, cadangan devisa meningkat signifikan, dan menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan turun dari 24 persen pada 1998 menjadi 11,25 persen pada 2014.
Namun demikian ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga menjadi catatan penting. Fluktuasi harga batubara, minyak sawit, dan karet menunjukkan kerentanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Di sisi lain, sektor industri manufaktur mulai kehilangan daya saing akibat biaya logistik tinggi dan produktivitas yang stagnan.
Berikutnya Indonesia memasuki era digital dan hilirisasi (2015–2025) yang menandai babak baru perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam dan perkembangan ekonomi digital.
Pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah sejak 2020, memicu investasi besar di industri pengolahan mineral. Nilai ekspor produk hilirisasi nikel melonjak dari 6 miliar dolar AS pada 2017 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023 (Kementerian Perdagangan).
Ekonomi digital Indonesia juga tumbuh pesat, dengan nilai pasar diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 (Google-Temasek-Bain, 2023). Sektor ini menjadi motor baru pertumbuhan, mencakup e-commerce, fintech, edutech, hingga agritech. UMKM yang mengadopsi teknologi digital terbukti lebih tahan terhadap guncangan, termasuk saat pandemi COVID-19.
Perekonomian Indonesia pada 2024 tumbuh 5,1% (BPS), inflasi terkendali di 2,9%, dan rasio utang pemerintah tetap aman di kisaran 39% dari PDB. Tantangan yang tersisa adalah pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas SDM, dan pencapaian target tax ratio yang masih berada di kisaran 10%.
Membangun Manusia dan Inovasi
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tak lepas dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 74,39 pada tahun 2023,.
Namun, kondisi tersebut masih tertinggal dibanding negara-negara OECD. Jepang, misalnya, mencatat IPM sebesar 90,1 pada tahun 2023, sementara Korea Selatan berada di angka 92,2 dan Australia di 93,0. Lebih jauh lagi, laju kenaikan IPM di negara-negara tersebut tetap konsisten meskipun mereka sudah berada di kategori sangat tinggi, yang menunjukkan adanya fokus berkelanjutan pada peningkatan kualitas manusia, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, dan untuk itu investasi pada pendidikan vokasi, riset teknologi, dan literasi digital harus ditingkatkan.
Selanjutnya pembangunan ekonomi berbasis inovasi juga menjadi kunci. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 (Google-Temasek-Bain, 2023). Hilirisasi sumber daya alam harus beriringan dengan penciptaan ekosistem startup teknologi, bioteknologi, dan industri kreatif yang mampu mengekspor produk bernilai tambah tinggi.
Pada sektor ekonomi digital, Indonesia kini menjadi rumah bagi lebih dari 2.500 startup teknologi (Startup Ranking, 2024), menjadikannya salah satu ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara. Nama-nama seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Xendit telah menembus pasar internasional, menjadi bukti bahwa inovasi anak bangsa mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah mendukung ini dengan membentuk Indonesia Digital Economy Roadmap 2021–2030, yang menargetkan transformasi sektor-sektor strategis melalui adopsi artificial intellegence, big data, dan blockchain.
Sementara itu pada sektor bioteknologi, rintisan yang telah berjalan seperti PT Etana Biotechnologies Indonesia telah memproduksi vaksin mRNA dalam negeri yang setara kualitasnya dengan produk luar negeri. Lembaga Eijkman dan BRIN juga aktif mengembangkan riset genomic untuk kesehatan dan pertanian, membuka jalan bagi peningkatan produktivitas pangan dan kemandirian farmasi nasional.
Berbagai kemajuan juga sudah terjadi di bidang industri kreatif. Ekspor produk fesyen, animasi, gim, dan kerajinan terus meningkat. Menurut data dari Kementerian Perdagangan nilai ekspor produk kreatif Indonesia menembus 25 miliar dolar AS pada 2023, dengan pasar utama di Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Sedangkan contoh kesuksesan ekonomi digital dari permainan yang dibuat anak bangsa adalah seperti “coffee talk” karya Toge Productions yang meraih penghargaan global menjadi simbol bahwa karya digital lokal mampu diterima luas masyarakat dunia.
Hilirisasi sumber daya alam juga mulai menghasilkan output bernilai tambah. Hal ini diwujudkan antara lain melalui ekspor feronikel dan produk turunan nikel dari kawasan industri Morowali dan Weda Bay yang kini memasok bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik dunia. Pemerintah mengintegrasikan kebijakan ini dengan pembangunan Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk menggarap rantai pasok EV dari hulu ke hilir.
Berdasarkan hal-hal yang telah dicapai tersebut, Indonesia akan mampu menjaga stabilitas makro, memperkuat ekonomi mikro, serta memacu inovasi dan inklusi, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan lagi mimpi, tetapi takdir yang sedang dibentuk.
Tantangan dan Peluang Menuju 2045
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan target konkret untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan PDB di atas 9 triliun dolar AS dan PDB per kapita sekitar 25.000 dolar AS.
Pewarta: Lucky Akbar *)Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
