Refleksi HUT RI: delapan dekade membangun ekonomi negeri

Jakarta (ANTARA) - Delapan dekade sudah Indonesia merdeka, dan perjalanan panjang dalam membangun ekonomi negeri pun telah dilalui.

Indonesia yang yang lahir di tengah keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia terdidik, kini bertransformasi menuju salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah pembangunan fisik, tetapi juga transformasi struktur ekonomi, kebijakan strategis, dan daya juang masyarakat yang membentuk fondasi menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045

Berdasarkan data dari World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang pada tahun 1967 hanya sekitar 7,7 miliar dolar AS, telah melampaui 1,5 triliun dolar AS pada 2024. Tingkat kemiskinan yang pada awal kemerdekaan diperkirakan di atas 70 persen populasi, turun menjadi sekitar 9,36 persen per Maret 2024 (BPS).

Perjalanan ini menunjukkan transformasi besar dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah, meski tantangan middle income trap masih membayangi.

Untuk itu tahun 2025 menjadi momentum refleksi nasional yang penting: delapan dekade perjalanan Indonesia merdeka. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah politik dan sosial, tetapi juga perjalanan ekonomi yang berliku, penuh tantangan, tetapi sarat capaian.

Selama 80 tahun Indonesia telah melewati fase-fase krusial, dari perekonomian yang porak-poranda akibat perang, menuju tahap pembangunan, krisis, reformasi, hingga era digital dan hilirisasi sumber daya alam.

Era Pembangunan Ekonomi

Era fondasi ekonomi (1945–1965) merupakan masa awal kemerdekaan yang diwarnai oleh instabilitas politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia saat itu masih berbasis agraris, dengan infrastruktur terbatas dan inflasi yang sangat tinggi.

Pada 1965, inflasi bahkan mencapai 650 persen (BPS), akibat dari defisit fiskal besar, pembiayaan melalui pencetakan uang, dan situasi politik yang memanas. Pemerintah pada saat itu fokus pada pembangunan fondasi ekonomi yang terdiri dari nasionalisasi aset-aset Belanda pada awal 1950-an, pembentukan bank sentral (Bank Indonesia pada 1953), dan perencanaan pembangunan lima tahun pertama. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal dan lemahnya basis industri membuat pembangunan berjalan lambat. Meski demikian, pada periode ini lahir kesadaran bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian integral dari kedaulatan nasional.

Setelah itu dilanjutkan era Pembangunan Orde Baru (1966–1998) di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan memprioritaskan stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Langkah awalnya adalah mengendalikan inflasi, yang berhasil ditekan dari 650 persen pada 1965 menjadi di bawah 20 persen pada awal 1970-an.

Pemerintah membuka pintu investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing 1967 dan memanfaatkan boom minyak 1970-an untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pada dekade 1980-an, diversifikasi ekonomi mulai dilakukan seiring jatuhnya harga minyak dunia. Industrialisasi menjadi agenda utama, termasuk pengembangan industri manufaktur dan ekspor non-migas. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1989–1996 rata-rata mencapai 7 persen per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu "macan Asia" baru. Tingkat kemiskinan turun signifikan dari 40 persen pada 1976 menjadi sekitar 11 persen pada 1996 (BPS).

Namun, fondasi ekonomi yang rapuh, terutama ketergantungan pada utang luar negeri dan lemahnya regulasi perbankan membuat Indonesia terpukul hebat oleh krisis moneter Asia 1997–1998. Nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.300 per dolar AS menjadi lebih dari Rp 15.000, PDB mengalami kontraksi hingga -13,1 persen pada 1998, dan kemiskinan melonjak menjadi 24 persen.

Era Reformasi

Berikutnya era reformasi yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola ekonomi: desentralisasi fiskal, reformasi perbankan, dan pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Krisis 1998 mendorong Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran dan utang publik. Kebijakan disiplin fiskal melalui UU Keuangan Negara membatasi defisit maksimal 3 persen dari PDB dan rasio utang maksimal 60 persen dari PDB.

Pada dekade 2000-an, harga komoditas dunia yang tinggi memberikan angin segar bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5–6 persen per tahun, inflasi relatif terkendali, cadangan devisa meningkat signifikan, dan menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan turun dari 24 persen pada 1998 menjadi 11,25 persen pada 2014.

Namun demikian ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga menjadi catatan penting. Fluktuasi harga batubara, minyak sawit, dan karet menunjukkan kerentanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Di sisi lain, sektor industri manufaktur mulai kehilangan daya saing akibat biaya logistik tinggi dan produktivitas yang stagnan.

Berikutnya Indonesia memasuki era digital dan hilirisasi (2015–2025) yang menandai babak baru perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam dan perkembangan ekonomi digital.

Pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah sejak 2020, memicu investasi besar di industri pengolahan mineral. Nilai ekspor produk hilirisasi nikel melonjak dari 6 miliar dolar AS pada 2017 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023 (Kementerian Perdagangan).

Ekonomi digital Indonesia juga tumbuh pesat, dengan nilai pasar diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 (Google-Temasek-Bain, 2023). Sektor ini menjadi motor baru pertumbuhan, mencakup e-commerce, fintech, edutech, hingga agritech. UMKM yang mengadopsi teknologi digital terbukti lebih tahan terhadap guncangan, termasuk saat pandemi COVID-19.

Perekonomian Indonesia pada 2024 tumbuh 5,1% (BPS), inflasi terkendali di 2,9%, dan rasio utang pemerintah tetap aman di kisaran 39% dari PDB. Tantangan yang tersisa adalah pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas SDM, dan pencapaian target tax ratio yang masih berada di kisaran 10%.

Membangun Manusia dan Inovasi

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tak lepas dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 74,39 pada tahun 2023,.

Namun, kondisi tersebut masih tertinggal dibanding negara-negara OECD. Jepang, misalnya, mencatat IPM sebesar 90,1 pada tahun 2023, sementara Korea Selatan berada di angka 92,2 dan Australia di 93,0. Lebih jauh lagi, laju kenaikan IPM di negara-negara tersebut tetap konsisten meskipun mereka sudah berada di kategori sangat tinggi, yang menunjukkan adanya fokus berkelanjutan pada peningkatan kualitas manusia, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, dan untuk itu investasi pada pendidikan vokasi, riset teknologi, dan literasi digital harus ditingkatkan.

Selanjutnya pembangunan ekonomi berbasis inovasi juga menjadi kunci. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 (Google-Temasek-Bain, 2023). Hilirisasi sumber daya alam harus beriringan dengan penciptaan ekosistem startup teknologi, bioteknologi, dan industri kreatif yang mampu mengekspor produk bernilai tambah tinggi.

Pada sektor ekonomi digital, Indonesia kini menjadi rumah bagi lebih dari 2.500 startup teknologi (Startup Ranking, 2024), menjadikannya salah satu ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara. Nama-nama seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Xendit telah menembus pasar internasional, menjadi bukti bahwa inovasi anak bangsa mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah mendukung ini dengan membentuk Indonesia Digital Economy Roadmap 2021–2030, yang menargetkan transformasi sektor-sektor strategis melalui adopsi artificial intellegence, big data, dan blockchain.

Sementara itu pada sektor bioteknologi, rintisan yang telah berjalan seperti PT Etana Biotechnologies Indonesia telah memproduksi vaksin mRNA dalam negeri yang setara kualitasnya dengan produk luar negeri. Lembaga Eijkman dan BRIN juga aktif mengembangkan riset genomic untuk kesehatan dan pertanian, membuka jalan bagi peningkatan produktivitas pangan dan kemandirian farmasi nasional.

Berbagai kemajuan juga sudah terjadi di bidang industri kreatif. Ekspor produk fesyen, animasi, gim, dan kerajinan terus meningkat. Menurut data dari Kementerian Perdagangan nilai ekspor produk kreatif Indonesia menembus 25 miliar dolar AS pada 2023, dengan pasar utama di Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Sedangkan contoh kesuksesan ekonomi digital dari permainan yang dibuat anak bangsa adalah seperti “coffee talk” karya Toge Productions yang meraih penghargaan global menjadi simbol bahwa karya digital lokal mampu diterima luas masyarakat dunia.

Hilirisasi sumber daya alam juga mulai menghasilkan output bernilai tambah. Hal ini diwujudkan antara lain melalui ekspor feronikel dan produk turunan nikel dari kawasan industri Morowali dan Weda Bay yang kini memasok bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik dunia. Pemerintah mengintegrasikan kebijakan ini dengan pembangunan Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk menggarap rantai pasok EV dari hulu ke hilir.

Berdasarkan hal-hal yang telah dicapai tersebut, Indonesia akan mampu menjaga stabilitas makro, memperkuat ekonomi mikro, serta memacu inovasi dan inklusi, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan lagi mimpi, tetapi takdir yang sedang dibentuk.

Tantangan dan Peluang Menuju 2045

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan target konkret untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan PDB di atas 9 triliun dolar AS dan PDB per kapita sekitar 25.000 dolar AS.

Untuk itu, ada dua jalur besar yang harus ditempuh, yakni penguatan ekonomi makro dan optimalisasi ekonomi mikro. Dari sisi makro, stabilitas fiskal dan moneter menjadi harga mati. Defisit APBN harus dijaga di bawah 3% PDB dengan fokus pada pembiayaan produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan riset teknologi. Transformasi energi menuju sumber terbarukan perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada fosil dan menjaga daya saing jangka panjang.

Sementara dari sisi mikro, penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi harus diprioritaskan. Data Kemenkop UKM menunjukkan UMKM menyumbang lebih dari 60,5% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Sehingga melalui berbagai upaya digitalisasi usaha, akses pembiayaan murah, serta peningkatan kualitas SDM, semua itu akan menjadi katalis agar UMKM Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas ke pasar global.

Sejumlah peluang besar juga terbentang menjelang 100 tahun Indonesia merdeka,. Bonus demografi dengan 70% penduduk berada pada usia produktif hingga 2035 memberikan potensi pertumbuhan tinggi. Syaratnya, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja harus menjadi prioritas.

Tantangan lain adalah transisi menuju ekonomi hijau. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan lebih dari 400 GW, tetapi pemanfaatannya masih di bawah 2%. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya komitmen iklim, tetapi juga peluang menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Selanjutnya sektor fiskal perlu terus diperkuat. Tax ratio yang stagnan harus ditingkatkan melalui digitalisasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan. Tanpa basis fiskal yang kuat, pembiayaan pembangunan akan bergantung pada utang, yang berisiko menekan APBN di masa depan.

Perjalanan ekonomi Indonesia selama 80 tahun adalah kisah tentang daya tahan, adaptasi, dan tekad untuk terus maju. Dari negara agraris pasca kemerdekaan hingga ekonomi digital yang terkoneksi global. Kemajuan ini bukanlah akhir, melainkan batu loncatan untuk menggapai kemajuan berikutnya.

Seperti yang pernah diungkapkan Bung Karno mengenai jas merah yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dari sejarah itulah kita belajar bahwa kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bukan hanya tujuan, tetapi fondasi kemerdekaan yang sejati.

*) Dr. M. Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kementerian Keuangan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.