Bengkulu (ANTARA) - Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) menyatakan penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Bengkulu dari 10 persen menjadi 7,5 persen akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
"Alhamdulillah, kami menyambut dengan penuh rasa syukur penurunan PBBKB ini. Hal ini menjadi bukti nyata kepedulian Gubernur Bengkulu terhadap beban masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi global yang masih terasa hingga kini," kata Ketua Umum DPP HPMPI, Steven lewat pesan elektronik di Bengkulu, Rabu.
Dia menyambut kebijakan itu sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat.
Menurut Steven hal tersebut akan menstimulasi peningkatan daya beli rumah tangga, menekan biaya produksi dan distribusi di berbagai lini perekonomian, serta mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
"Banyak warga pun menyatakan bahwa meskipun penurunan Rp300 per liter tidak besar (dalam bentuk nominal), namun manfaatnya tetap terasa nyata. Masyarakat Bengkulu merasakan langsung pengurangan beban biaya transportasi harian dan kebutuhan rumah tangga," kata dia.
HPMPI menilai penurunan PBBKB membawa sejumlah dampak positif yang akan langsung dirasakan masyarakat, yakni di antaranya penghematan biaya transportasi bagi pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum.
Kemudian, turunnya biaya logistik yang dapat menekan harga distribusi bahan pokok dan barang kebutuhan lainnya, peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui biaya operasional yang lebih ringan.
Penurunan PBBKB juga menciptakan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat semakin terjaga dan memberikan efek domino terhadap sektor jasa dan pariwisata, karena transportasi menjadi lebih terjangkau.
Namun, HPMPI menegaskan manfaat kebijakan tersebut akan lebih optimal bila diimbangi dengan penetapan harga bahan pokok yang terjangkau, pengaturan tarif upah angkut yang wajar, pengawasan harga tiket pesawat agar tetap rasional, serta jaminan kestabilan suplai BBM dan barang kebutuhan pokok.
Steven juga menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh hingga ke pelosok desa, sehingga dampak positif penurunan harga BBM tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah pedesaan.
HPMPI mengapresiasi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan wakil gubernur, serta DPRD Provinsi Bengkulu yang telah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, serta seluruh pihak yang terlibat hingga terbitnya kebijakan tersebut
HPMP optimis sinergi pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, pengusaha, dan masyarakat akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Bengkulu serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
HPMPI berharap kebijakan itu tidak hanya berhenti di 2025 saja, melainkan bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat terus menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) alternatif dari sektor-sektor lain, mengingat Provinsi Bengkulu masih memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
"Respon cepat dari Pertamina Patra Niaga juga bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Koordinasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, agar distribusi energi berjalan lancar dan manfaat kebijakan benar-benar sampai ke masyarakat," ujarnya.
