Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan kasus meninggalnya balita Raya (4) asal Sukabumi akibat infeksi cacing menjadi pelajaran penting perbaikan layanan kesehatan dasar dan lingkungan.
"Kasus di Sukabumi ini bukan hanya masalah pelayanan kesehatan semata, tapi juga menyangkut kondisi rumah, sanitasi, jamban, mandi cuci kakus (MCK), dan lingkungan sekitar. Jadi ini bagi kami adalah sebuah alarm nasional," kata Pratikno di Surabaya, Sabtu.
Raya, anak dari pasangan Udin (32) dan Endah (38), meninggal dunia usai dirawat di RSUD Syamsudin pada 13 Juli 2025.
Saat itu, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan diduga mengalami komplikasi akibat tuberkulosis (TBC). Namun, selama perawatan tim medis menemukan banyak cacing keluar dari tubuhnya.
Menko PMK menyebutkan setelah mendapat laporan peristiwa tersebut, pihaknya langsung mengirimkan tim ke Sukabumi untuk melakukan penanganan cepat.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah keluarga korban tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan.
“Berkat koordinasi lintas kementerian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga untuk seluruh anggota keluarga, sekaligus mendaftarkan mereka ke dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” ujarnya.
Menurut Pratikno, langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang.
Ia menekankan bahwa pemerintah desa hingga pos pelayanan terpadu (posyandu) harus aktif mengawal warganya agar tercatat dalam kepesertaan BPJS, baik melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat maupun dukungan pemerintah daerah.
“Pembayaran iuran BPJS bisa ditanggung pemerintah melalui Kementerian Sosial, atau oleh pemerintah daerah melalui transfer ke daerah. Bahkan dana desa dapat digunakan untuk membantu membiayai iuran BPJS serta memperbaiki sanitasi dan pelayanan kesehatan dasar,” katanya.
Selain itu, Pratikno mengungkapkan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memiliki program untuk mendukung perbaikan lingkungan permukiman, sanitasi, dan renovasi rumah tidak layak huni.
Pemerintah juga telah melakukan konsolidasi lintas kementerian untuk memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan. Salah satunya terkait pemberian obat cacing di posyandu atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
“Ke depan, pemberian obat cacing tidak lagi hanya diserahkan kepada orang tua, tetapi harus diminum langsung di depan petugas. Begitu juga dengan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, tidak cukup hanya memberi surat, tapi harus dipastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit, termasuk jika ada kendala biaya transportasi,” kata Pratikno.
Ia menegaskan kasus ini telah mendorong pemerintah untuk menggelar rapat koordinasi darurat bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya.
“Kami sudah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan memberikan bantuan. Dalam minggu depan program perbaikan lingkungan, rumah, serta layanan kesehatan dasar di Sukabumi akan mulai berjalan,” katanya.
Menurut Pratikno, langkah paling penting adalah menjadikan kasus meninggalnya RY sebagai pelajaran besar.
“Kita harus memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami nasib serupa di masa depan,” katanya.
