Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta pihaknya seluruh desa dalam 4-5 tahun ke depan menerima akses listrik.
“Dengan target 4-5 tahun ke depan, seluruh desa, seluruh wilayah, seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Republik ini bisa mendapatkan akses listrik yang berkelanjutan,” katanya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.
Per semester I-2025, total rumah tangga yang sudah memperoleh listrik sebesar 95,53 persen dari 86,59 juta rumah tangga nasional.
Adapun rumah tangga belum berlistrik sekitar 1,28 juta Rukun Tangga (RT) dengan lebih dari 10 ribu lokasi belum berlistrik.
Secara keseluruhan, 99 persen akses listrik PLN (RE) diterima 17 provinsi, lalu 90-99 persen 15 provinsi, dan di bawah 90 persen ada enam provinsi. Jika dihitung dengan variabel lain, maka terdapat 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 lokasi berlistrik parsial.
Mayoritas provinsi yang belum mendapatkan listrik berasal dari wilayah timur Indonesia.
“Memang lebih banyak terfokus di wilayah Indonesia Timur. Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas. Jadi dalam lima tahun ke depan, kami di Kementerian ESDM diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum berlistrik tersebut,” ungkap Dadan.
Dia mengungkapkan beberapa strategi penyediaan akses listrik, terutama di daerah timur Indonesia. Pertama ialah perluasan jaringan (grid extension) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting. Perluasan jaringan disebut menjadi pilihan utama untuk mengalirkan listrik ke dusun, penggantian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) maupun memberikan listrik ke desa berlistrik non PLN.
“Mungkin ini salah satu dari Ekspedisi Patriot juga yang bisa didorong, potensi energi apa, skala kecil, barangkali kalau transmigrasi kan didesain dari awal, sehingga rumahnya juga bisa kita pastikan ada di mana, sehingga kita bisa kembangkan sistem penyediaan listrik yang terpusat, skala kecil di situ, menggunakan energi setempat,” ucapnya.
Kementerian ESDM disebut telah banyak membangun pembangkit listrik mikro hidro 100-200 kilowatt (KW) di beberapa wilayah dengan teknologi berasal dari dalam negeri semua, dapat menghasilkan listrik 24 jam, pembiayaan menarik, dan biaya operasi tak terlalu tinggi.
Strategi terakhir adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual plus baterai melalui PLN untuk mengalirkan listrik ke lokasi yang belum berlistrik dengan masyarakat bermukim tersebar (scattered). Penggunaan strategi ini diterapkan untuk wilayah dengan rumah-rumah yang terpencar-pencar.
“Pengalaman kami, kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, tidak ada yang ngurus, ini biasanya cepat hilang, cepat rusak, cepat pindah ke pasar,” ujar Dadan.
