Mukomuko Bengkulu (ANTARA) - Pihak Kepolisian Resor Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak beberapa hari terakhir sampai sekarang menggelar patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di daerah ini.
"Yang kami lakukan adalah preventif kepada masyarakat, selain itu kami patroli skala besar guna terciptanya kondisi yang aman di daerah ini," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Kompol Bakit Eko Hadi Suseno di Mukomuko, Senin.
Dia mengatakan hal itu usai mengikuti acara pertemuan antara Aliansi Mukomuko Bangkit yang menyampaikan lima tuntutan menyikapi isu nasional saat ini kepada anggota DPRD Kabupaten Mukomuko.
Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Mukomuko Bangkit mendatangi DPRD Kabupaten Mukomuko guna menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan isu nasional tentang kenaikan gaji serta tunjangan anggota DPR RI.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Mukomuko Zamhari, Waka I DPRD Wisnu Hadi, sebagian anggota DPRD Mukomuko, Polres, dan Kodim 0428/Mukomuko.
Terkait dengan acara pertemuan dengan Aliansi Mukomuko Bangkit tersebut, dia mengapresiasi elemen masyarakat dari Aliansi Mukomuko Bangkit yang menyampaikan aspirasi kepada legislatif.
Terkait dengan yang disampaikan tadi, ia mengatakan, berdasarkan perintah pimpinan, pihaknya sifatnya persuasif dan preventif atau pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, lima tuntutan masyarakat di daerah ini, yakni pertama mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tunjangan DPR dan menuntut DPR memprioritaskan legalitas pengawasan sebagai wakil rakyat.
Kemudian, mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset sebagai langkah strategi dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Lalu mendesak Presiden RI mencabut Perpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran karena kepentingan tersebut berdampak negatif pada berbagai sektor menyangkut kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, menuntut pemerintah meninjau dampak ekonomi dan sosial sebelum menaikkan pajak di berbagai sektor, terakhir mengecam tindakan aparat atas kejadian mengakibatkan kematian peserta aksi dari pihak ojek online dan dilakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri.
