Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Sandi Fitrian Noor mendesak agar pengawasan dan sertifikasi diterapkan lebih ketat terhadap pengadaan food tray atau ompreng bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia mengatakan temuan food tray non halal karena mengandung lemak babi merupakan alarm bagi semua pihak untuk segera melakukan perbaikan sistemik jaminan produk halal. Pasalnya, kata dia, MBG merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat.
"Temuan ini sangat disayangkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Program MBG adalah program mulia yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat," kata Sandi di Jakarta, Senin.
Adapun PP Muhammadiyah meminta agar menghentikan penggunaan food tray usai Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) menemukan kandungan non halal usai berkunjung ke pabrik pembuatannya di China.
BPJPH juga sudah koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan sertifikasi halal pada program MBG termasuk antisipasi penggunaan food tray yang mengandung lemak babi.
Dia pun menyambut baik langkah proaktif yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan BPJPH untuk mendorong sertifikasi halal pada produk-produk MBG.
Menurut dia, kolaborasi dan koordinasi antarlembaga negara seperti ini merupakan langkah tepat dan konstruktif yang perlu diperkuat dan dipercepat implementasinya.
“Namun, koordinasi harus berujung pada tindakan nyata di lapangan. Perlu audit dan pengawasan segera terhadap seluruh rantai pasok program MBG, tidak hanya pada makanannya, tetapi juga pada kemasan dan peralatannya,” katanya.
Dia pun menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional bersama BPJPH, harus segera melakukan penarikan terhadap food tray yang terindikasi nonhalal dan menggantinya dengan produk yang telah terjamin kehalalannya. Selain itu, perlu ada audit menyeluruh terhadap seluruh vendor dan produk pendukung program.
Dia juga mendesak BPJPH untuk segera melakukan percepatan program pendampingan dan sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang menjadi rekanan program pemerintah, termasuk produsen kemasan makanan.
BGN sebagai penanggung jawab program MBG, kata dia, juga perlu melakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencana program di pusat dan daerah, penyedia jasa, hingga masyarakat penerima, tentang kriteria dan pentingnya jaminan produk halal.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia, dimulai dari program-program pemerintah sendiri. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang ragu-ragu menerima bantuan dari negara karena alasan keyakinan,” katanya.
