Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ashar Saputra mengusulkan kepada pemerintah agar menyusun peta jalan (roadmap) nasional evaluasi bangunan pesantren untuk mencegah tragedi serupa, ambruk mushalla Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Penting adanya langkah bersama dalam menyusun 'roadmap' evaluasi bangunan pendidikan dan pesantren. Walaupun, hal ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat," ujar dia dalam keterangan di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, peta jalan tersebut perlu disusun bersama antara Kementerian Agama, kementerian teknis, hingga kementerian pendidikan.
"Kemudian mungkin organisasi kemasyarakatan yang menaungi pondok pesantren itu," tuturnya.
Ashar mengatakan peristiwa ambruk mushalla ponpes yang menewaskan 67 orang itu menjadi pengingat penting soal perlunya kepatuhan terhadap peraturan teknis bangunan gedung, terutama bagi fasilitas yang digunakan masyarakat luas.
"Dalam kacamata sipil, bangunan publik sepatutnya memiliki kinerja yang sudah diatur dalam peraturan. Untuk memastikan kinerja itu tercapai, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, termasuk proses perizinan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata dia.
Ia menjelaskan sejak terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, pemerintah telah menetapkan tahapan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga fungsi bangunan.
"Ketika proses ini dilewati, maka tidak ada yang memeriksa struktur dan kekuatan bangunan dengan sesuai. Akibatnya, kinerja bangunan bisa jauh dari standar keselamatan yang seharusnya," ujarnya.
Berdasarkan hasil pengamatan, ia menilai, kemungkinan besar bangunan mushalla yang runtuh masih berada dalam proses konstruksi dan sudah digunakan untuk aktivitas lain.
Menurut dia, kondisi itu berisiko karena struktur bangunan belum sepenuhnya stabil.
Ia menduga proses pengecoran belum sempurna, padahal bangunan masih membutuhkan penopang.
Selain itu, faktor lain yang mungkin memperburuk kondisi, yakni penambahan lantai tanpa penghitungan ulang struktur.
Ashar menjelaskan bahwa bangunan yang awalnya dirancang satu lantai tentu tidak bisa menanggung beban tambahan begitu saja.
"Bangunan yang tadinya hanya satu lantai kemudian ditambah-tambah tentu saja kapasitasnya tidak mampu," katanya.
Soal pilihan penggunaan struktur beton maupun baja, kata dia, keduanya bisa digunakan asal memenuhi target kinerja struktur sesuai standar teknis.
Namun, ia mengakui material baja memiliki keunggulan dari sisi konsistensi mutu karena diproduksi secara industri dan terstandarisasi.
"Keduanya tetap sah digunakan asalkan perencanaannya tepat dan pengawasannya benar," ujarnya.
Menurut Ashar, jasa pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa sebagai besar sehingga keselamatan para santri perlu menjadi prioritas utama.
"Terlebih aspek keselamatan, tidak boleh dianggap takdir, melainkan dapat dicegah melalui perencanaan dan pengawasan yang baik," katanya.
