Bengkulu (ANTARA) - Kantor Media Tahanan Palestina secara resmi mengumumkan daftar 1.718 tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Hamas. Pengumuman ini menandai salah satu langkah paling signifikan dalam implementasi tahap pertama rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang ditujukan untuk menghentikan perang di Jalur Gaza dan membuka jalan menuju rekonsiliasi politik yang lebih luas.
Dalam laporan yang dirilis pada Senin (7/10), disebutkan bahwa 250 di antara para tahanan tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Israel. Daftar nama lengkap para tahanan dipublikasikan melalui kantor berita Palestina, menandai awal proses pembebasan secara bertahap yang diawasi langsung oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan para mediator dari Mesir serta Qatar.
Menurut keterangan resmi, proses pembebasan dimulai pada Senin sore waktu setempat, bersamaan dengan penyerahan beberapa sandera Israel yang sebelumnya ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza.
Pembebasan para tahanan ini merupakan bagian dari tahap pertama rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 29 September lalu. Dalam rencana tersebut, tahap awal mencakup pertukaran tawanan di mana Hamas akan membebaskan seluruh sandera Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina. Selain itu, tahap ini juga menandai dimulainya penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Jalur Gaza.
Presiden Trump sebelumnya menyebut kesepakatan ini sebagai “langkah penting menuju perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.” Ia menegaskan bahwa proses ini akan diawasi secara ketat oleh badan internasional untuk memastikan kedua pihak menjalankan komitmennya.
Anadolu melaporkan, kelompok perlawanan Hamas mengonfirmasi bahwa pembebasan sandera dan tahanan merupakan bagian dari kesepakatan yang telah mereka tandatangani bersama Israel dengan mediasi internasional.
Dalam pernyataan resminya, Sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, menyebut gencatan senjata ini sebagai “buah dari keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan mereka terhadap pendudukan Israel.”
“Perjanjian ini adalah hasil perjuangan panjang rakyat kami yang bertahan di bawah blokade dan pengeboman tanpa henti. Kami berkomitmen penuh terhadap kesepakatan ini, dan kami menuntut agar pihak Israel juga menepati seluruh isi perjanjian tanpa pelanggaran,” demikian pernyataan resmi Brigade Al Qassam.
Hamas juga menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan para mediator internasional termasuk Mesir, Qatar, dan Turki untuk memastikan semua tahapan kesepakatan berjalan sesuai jadwal.
Tahap kedua dari rencana perdamaian yang diusulkan Trump mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis baru di Gaza, yang tidak akan melibatkan Hamas secara langsung. Pemerintahan tersebut dirancang untuk memulihkan stabilitas dan memimpin pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang.
Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pengerahan pasukan multinasional di bawah pengawasan PBB untuk menjaga keamanan, serta proses pelucutan senjata kelompok bersenjata di Gaza.
Meskipun ada secercah harapan dari perjanjian gencatan senjata ini, situasi kemanusiaan di Gaza tetap memprihatinkan. Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 67.800 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta melukai puluhan ribu lainnya.
Pengeboman yang terus berlanjut selama hampir dua tahun terakhir telah membuat sebagian besar wilayah Gaza tidak layak huni. Infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah rusak berat, sementara krisis pangan dan penyakit menular masih melanda jutaan warga yang kehilangan tempat tinggal.
Palang Merah dan PBB telah menyerukan agar proses gencatan senjata ini segera diikuti dengan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta pemulihan fasilitas publik dan pelayanan dasar di Gaza.
Meskipun jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan, pembebasan ribuan tahanan Palestina ini dianggap sebagai langkah simbolis yang penting. Bagi keluarga para tahanan, hari pembebasan menjadi momen yang penuh haru setelah bertahun-tahun menunggu kepulangan orang-orang tercinta.
Sementara itu, masyarakat internasional menyambut baik kesepakatan ini sebagai awal dari proses de-eskalasi konflik dan upaya menuju solusi dua negara yang adil. Namun, pengamat politik menilai keberhasilan kesepakatan ini akan sangat bergantung pada komitmen kedua pihak dan dukungan nyata komunitas global.
