Bengkulu (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum,Zulhairi, mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B10 Tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di Aula Fatmawati Kanwil Kemenkum Bengkulu, Rabu (15/10). Turut Hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, serta para Pejabat Administrator, Ketua Pokja/Ketua Tim, dan Ketua Kelompok JFT di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afnita, yang dalam arahannya menekankan pentingnya pelaporan capaian kinerja secara komprehensif dan terukur oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian sasaran kinerja kementerian secara menyeluruh.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan laporan dari sejumlah Kepala Biro, antara lain Biro Perencanaan, SDM, Keuangan, Barang Milik Negara, Hukum dan Kerja Sama, Umum, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Setiap laporan menitikberatkan pada evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja, penguatan tata kelola internal, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengelolaan SDM, optimalisasi anggaran dan aset, peningkatan kualitas layanan publik, keterbukaan informasi, penguatan sistem kearsipan, serta percepatan transformasi digital.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kemenkumham, seperti Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM (BPSDM), serta Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) turut memaparkan capaian kinerjanya. Seluruh unit menampilkan progres positif yang berfokus pada peningkatan efektivitas penyusunan regulasi, kecepatan dan kualitas layanan publik, penyelesaian tindak lanjut pengawasan, serta penguatan literasi hukum masyarakat.
Tak hanya itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berakreditasi istimewa, komitmen terhadap survei kepuasan publik, dan pembangunan Zona Integritas juga menjadi bukti nyata keseriusan Kemenkumham dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil.
Pada sesi diskusi, peserta dari seluruh Kantor Wilayah diberikan kesempatan menyampaikan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
Secara umum, hasil rapat menunjukkan bahwa Kementerian Hukum mencatat capaian kinerja yang progresif, meskipun masih diperlukan percepatan dalam pemenuhan data dukung, serapan anggaran, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit. Fokus utama ke depan adalah memperkuat akuntabilitas, efektivitas program, serta mempercepat Reformasi Birokrasi dan transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pelayanan publik yang optimal.
