Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap semasa menjabat menteri pertahanan dirinya tegas menolak seluruh kontrak pertahanan yang melibatkan anggota keluarganya demi mencegah adanya konflik kepentingan dan sebagai wujud komitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, yang merupakan puncak acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10) malam, Presiden Prabowo menjelaskan korupsi dapat diandaikan seperti kanker, yang jika telah mencapai stadium empat, sulit untuk "disembuhkan". Oleh karena itu, Presiden meyakini untuk mencegah korupsi, jangan sampai ada konflik kepentingan antara dirinya, yang pada masa itu menjabat sebagai menteri pertahanan dengan anggota keluarganya, yang beberapa di antaranya merupakan pengusaha.
"Ketika saya menjabat menteri pertahanan, malam pertama saya menjadi menteri pertahanan, saya ingat, saya memanggil kerabat-kerabat saya, keponakan-keponakan saya, saya tidak ingat apakah adik saya (Hashim Djojohadikusumo, red.) ada di ruangan, tetapi saya bilang (kepada mereka, red.) saya menteri pertahanan, dan kalian tidak boleh menemui saya untuk apapun terkait kontrak pertahanan," kata Presiden Prabowo saat menceritakan hal yang dilakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan semasa menjabat menteri pertahanan.
Namun, setelah tiga bulan berjalan, Presiden lanjut bercerita, para pengusaha berusaha mencari celah dengan jalan-jalan dan cara-cara yang lain.
"Satu hari, salah satu keponakan saya menemui saya dengan membawa usulan proyek, dan saya katakan: Come on! Kamu tidak pernah (berbisnis, red.) di sektor pertahanan, kamu tidak mengerti pertahanan, okay, berbisnis di bidang yang lain," kata Prabowo menceritakan percakapannya dengan salah satu keponakannya.
