Kota Bengkulu (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, menyatakan bahwa pemerintahnya telah menyiapkan rencana menyeluruh untuk membangun kembali Jalur Gaza, yang kini hancur akibat perang panjang dan serangan brutal Israel sejak Oktober 2023.
Dalam lokakarya yang digelar di Ramallah, Tepi Barat, pada Rabu (15/10/2025), Mustafa menegaskan bahwa meskipun situasi di Gaza masih sangat sulit dan kompleks, pemerintah Palestina berkomitmen untuk segera memulai proses rekonstruksi dengan dukungan dari komunitas internasional.
“Meskipun misi ini tidak mudah, kami siap melaksanakan rekonstruksi Gaza. Kami terus berdiskusi dengan mitra regional dan internasional untuk memastikan proses ini berjalan efektif dan transparan,” ujar Mustafa, seperti dikutip dari pernyataan resmi kantornya.
Mustafa menambahkan bahwa rekonstruksi Gaza tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur yang hancur, tetapi juga membangkitkan semangat rakyat Palestina untuk menuju negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza harus menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk mewujudkan kemerdekaan penuh Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
“Kami ingin negara yang bebas dari perang, pendudukan, dan permukiman ilegal. Kami juga ingin membangun masa depan yang bebas dari pengangguran dan kemiskinan,” tegasnya dikutip Anadolu.
Mustafa menjelaskan kunci keberhasilan rekonstruksi Gaza terletak pada pemulihan legitimasi nasional Palestina. Menurutnya, lembaga-lembaga sipil dan keamanan nasional harus memainkan peran penting dalam memimpin proses pemulihan dan rekonstruksi, sekaligus menyatukan berbagai institusi negara yang terpisah akibat konflik politik dan militer.
Pernyataan Mustafa muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana gencatan senjata 20 poin antara Israel dan Hamas, yang mencakup pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel secara bertahap, dan pembangunan kembali Gaza.
Tahap pertama dari kesepakatan tersebut telah dimulai pada Jumat lalu, di mana Hamas membebaskan 20 sandera Israel serta menyerahkan jenazah delapan tawanan, sebagai imbalan atas pembebasan hampir 2.000 tahanan Palestina. Tahap berikutnya mencakup pembentukan pemerintahan transisi di Gaza tanpa keikutsertaan Hamas, serta pengerahan pasukan multinasional untuk menjaga stabilitas.
Sejak awal konflik pada Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 67.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan infrastruktur utama, termasuk rumah sakit, sekolah, dan jaringan listrik, menjadikan Gaza hampir tidak layak huni.
Dengan optimisme, Mustafa menutup pidatonya dengan menyerukan solidaritas global untuk membantu rakyat Palestina bangkit dari kehancuran. “Kami akan bangkit dari puing-puing Gaza menuju kemerdekaan yang sejati,” ujarnya.
