Kepesertaan BPJS di Kota Bengkulu tertinggi capai 94 persen

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Bengkulu tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Bengkulu dengan capaian 94 persen dari total penduduk.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi di Bengkulu, Sabtu, mengatakan capaian tersebut menempatkan Kota Bengkulu sebagai daerah dengan tingkat perlindungan jaminan kesehatan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi itu.

"Dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu tertinggi dalam kepesertaan dan saat ini sudah di angka 94 persen," ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan seluruh masyarakat atau 100 persen penduduk dapat tercakup sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

Pemkot memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meskipun menghadapi kendala administratif, termasuk tunggakan iuran.

Namun, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), sehingga alokasi anggaran harus dibagi dengan sektor lain seperti pembangunan infrastruktur.

"Kami tetap berupaya maksimal meskipun ada penyesuaian anggaran karena harus dibagi ke kebutuhan lain seperti infrastruktur," kata Dedy.

Di sisi lain, Pemkot Bengkulu tengah melakukan verifikasi, validasi, dan reaktivasi terhadap 15.500 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima manfaat tepat sasaran, mengingat masih banyak warga yang tidak mengetahui status kepesertaannya hingga saat membutuhkan layanan kesehatan.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Sehmi menegaskan jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan dan puskesmas diminta proaktif melakukan pendataan dan pendampingan kepada masyarakat.

"Jangan sampai warga baru mengetahui statusnya nonaktif saat hendak berobat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Syafruddin Imam Negara menyebut penonaktifan tersebut merupakan bagian dari pembaruan data penerima manfaat.

Berdasarkan hasil pendataan, sekitar 15.500 peserta di Kota Bengkulu kini berstatus nonaktif akibat perubahan tingkat kesejahteraan, anggota keluarga yang sudah bekerja, dan faktor lainnya.