Sekda Bengkulu minta OPD benahi administrasi hasil temuan Kemendagri

Bengkulu (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera membenahi administrasi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Exit Meeting Itjen Kemendagri RI 2026.

"Saya meminta seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini secara serius dan tepat waktu. Apa yang menjadi rekomendasi harus segera diselesaikan agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu semakin baik dan akuntabel," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Bengkulu, Rabu.

Menurut dia, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, koreksi, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim Itjen Kemendagri. Hasil pemeriksaan ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Herwan Antoni.

Kegiatan exit meeting yang digelar di Kota Bengkulu tersebut dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Bengkulu serta tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri RI.

Perwakilan Tim Itjen Kemendagri RI Aldi Primayoga memaparkan hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan selama delapan hari.

Dia menjelaskan secara umum proses pemeriksaan berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Meski dilakukan dalam waktu relatif singkat, tim pemeriksa tetap berupaya memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program, pengelolaan administrasi, hingga tata kelola pemerintahan daerah.

"Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya terkait kesesuaian data dan laporan, penguatan administrasi inovasi daerah, kelengkapan dokumen program percepatan penurunan stunting, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program penanganan pengangguran terbuka," ujar Aldi Primayoga.

Selain itu penggunaan anggaran perjalanan dinas juga menjadi salah satu perhatian dalam hasil pemeriksaan. Tim Itjen mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Exit meeting tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.