Kemenkum Bengkulu teguhkan layanan berintegritas wujud nilai Pancasila

Bengkulu (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu meneguhkan komitmen mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik sebagai implementasi dari semangat dan nilai-nilai Pancasila.

"Semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi di Bengkulu, Selasa.

Zulhairi pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, menyatakan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu menegaskan komitmen untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemenkum Bengkulu pun telah menggelar Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” pada Senin 1 Juni 2026.

Zulhairi bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Pande Made Handika Riady dipercaya sebagai Perwira Upacara.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu.

Peringatan juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Titik Setiawati, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu Victor Manurung.

Zulhairi menyampaikan amanat Kepala BPIP yang menyebutkan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi momentum refleksi agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tema peringatan tahun ini juga menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi perekat keberagaman bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Di tengah tantangan global seperti disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik, Pancasila dinilai tetap menjadi kompas moral yang menjaga persatuan bangsa.

Indonesia juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal penting bagi Indonesia dalam berkontribusi menjaga perdamaian dunia.

Lebih lanjut, amanat Kepala BPIP kata dia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau hafalan.

Pemerintah dan seluruh penyelenggara negara juga diingatkan agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpijak pada nilai keadilan sosial serta menjamin hak-hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali.