Realisasi belanja pemerintah pusat di Bengkulu capai Rp1,98 triliun

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), mencatat realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Provinsi Bengkulu sejak Januari hingga awal Juni 2026 telah mencapai Rp1,98 triliun.

"Untuk realisasi belanja pemerintah pusat di Bengkulu saat ini mencapai Rp1,98 triliun atau 37,53 persen dari pagu efektif sebesar Rp5,27 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Rabu.

Anggaran belanja pemerintah pusat di daerah dialokasikan untuk instansi vertikal di daerah seperti Kejaksaan Negeri (Kejari), Kementerian Agama (Kemenag), Kepolisian, TNI dan lainnya.

Ia menyebut anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai dengan realisasi penyaluran yang mencapai Rp1,20 triliun dari pagu anggaran Rp2,63 triliun dan belanja barang yaitu Rp399,10 miliar dari alokasi Rp1,45 triliun.

Realisasi belanja modal sebanyak Rp377,14 miliar dari pagu anggaran Rp1,18 triliun dan belanja bantuan sosial Rp1,79 miliar dari alokasi Rp7,09 miliar.

Sementara itu, sebanyak 34.673 aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari instansi vertikal pusat akan menerima gaji 13 dari pemerintah dengan total penyaluran mencapai Rp140,73 miliar.

"Untuk pelaksanaan pembayaran gaji 13 dikawal oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu bersama seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), satuan kerja, dan mitra perbankan agar penyaluran gaji 13 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel," sebut dia.

Irfan menerangkan pembayaran gaji 13 tersebut merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang tidak hanya bertujuan mendukung kesejahteraan PNS, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah.

Untuk itu, dirinya berharap dengan adanya penyaluran gaji 13 tersebut dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru, seperti pembayaran uang sekolah, pembelian perlengkapan pendidikan, buku, seragam, dan kebutuhan penunjang lainnya.

Lanjut Irfan, dengan adanya tambahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat diperkirakan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendorong aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, pendidikan, serta UMKM di Provinsi Bengkulu.