Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan pembentukan sentra komando di seluruh daerah untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan data kependudukan.
"Menindaklanjuti SKB Empat Menteri, kami bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mendirikan sentra komando untuk penanganan stunting dan kemiskinan daerah. Di Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan 1.513 desa/kelurahan yang nantinya akan menjadi basis pemutakhiran dan pemaparan data kependudukan, termasuk data kemiskinan dan stunting,” kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Senin.
Dia mengatakan keberadaan sentra komando di daerah diharapkan dapat mendorong keberhasilan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Kemajuan desa dan daerah, lanjut dia, menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
“Sentra Komando ini akan menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dari desa. Kemajuan daerah merupakan barometer keberhasilan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Komitmen tersebut disampaikan Mian saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu Zamhir Setiawan. Mian mengatakan melalui program tersebut, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan memperkuat koordinasi dalam penanganan stunting dan kemiskinan berbasis data.
Menurut dia data yang diperbaharui hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah penanganan stunting dan kemiskinan secara lebih terarah.
Mian menjelaskan SKB Empat Menteri tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan. Optimalisasi program KB dinilai dapat meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
"Semakin optimal program KB diterapkan, semakin besar peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan," kata Mian.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu Zamhir Setiawan mengatakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan untuk memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di daerah. Menurut dia kebijakan tersebut merupakan langkah kolaboratif untuk memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional.
"SKB Empat Menteri merupakan kebijakan kolaboratif yang bertujuan memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional. Kebijakan ini memastikan alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan aman, bermutu, dan terdistribusi secara merata,” kata Zamhir
Dia menegaskan implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), terutama dalam percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di daerah.
Pewarta: Boyke Ledy WatraUploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
