Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menyebutkan peran pemerintah daerah setempat terkait penyaluran kredit usaha rakyat masih rendah.
Kepala DJPBN Provinsi Bengkulu Rinardi di Bengkulu, Sabtu, menyebutkan, bahkan pada realisasi 2017 hanya ada tiga debitur hasil rekomendasi dari pemerintah daerah.
"Dari 37 ribu lebih, hanya tiga debitur hasil rekomendasi pemda. Ini sedikit sekali, seharusnya pemerintah daerah yang lebih aktif karena mereka yang punya dan paham wilayah," kata dia.
Dari realisasi KUR sebesar Rp786 miliar pada 2017, hampir seluruhnya merupakan upaya dari perbankan dalam menyalurkannya, sementara peran pemda belum sampai satu persennya.
Ke depan proses penyaluran KUR seharusnya berada di wilayah pemerintah daerah, yakni dengan melakukan survei ke masyarakat calon penerima dan mengunggahnya dalam sistem informasi kredit program atau SIKP yang akan diakses perbankan.
Peran pemda pada SIKP, lanjut Rinardi, diharapkan sudah bisa berjalan pada penyaluran kredit usaha rakyat pagu anggaran 2018 ini.
"Model penyaluran pada 2018 sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya tiap daerah diberi target," katanya.
Nah pada 2018 ini, lanjut Rinardi, tidak ada lagi target dan batasan, daerah mana saja bisa mengambil proporsi sebesar yang mereka inginkan dari Rp120 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk KUR.
"Siapa cepat dia dapat, jangan sampai kita tidak kebagian, oleh sebab itu, kita berharap pemerintah daerah proaktif terhadap penyalurannya," ujarnya.
(KR-BLW)
(T.KR-BLW/B/R026/R026) 24-03-2018 16:58:23
Rendahnya, peran pemda di Bengkulu salurkan KUR
Sabtu, 24 Maret 2018 17:08 WIB 1193