Kabid Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Afni Diana di Mukomuko, Minggu, mengatakan instansinya melibatkan konsultan dalam menyusun rencana pembangunan industri daerah.
Konsultan yang ahli dalam bidang ini bertindak sebagai pihak ketiga yang dibiayai oleh APBD setempat dalam melaksanakan pekerjaan peyusunan rencana pembangunan industri daerah, kemudian membuatnya dalam sebuah buku.
“Selama ini kita belum pernah membuat sebuah buku tentang rencana pembangunan industri daerah. Buku ini merupakan pedoman dalam pengembangan industri kecil menengah di daerah ini,” ujarnya pula.
Setelah ini, ia menyatakan, instansinya akan mengusulkan anggaran pembangunan rumah kemasan untuk berbagai produki industri kecil menengah (IKM) yang ada di daerah ini kepada pemerintah pusat.
Instansinya selama ini belum mengusulkan pembangunan rumah kemasan kepada pemerintah pusat karena daerah ini belum memiliki buku tentang rencana pembangunan industri daerah.
Ia berharap, ada bantuan anggaran pembangunan rumah kemasan untuk daerah ini dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, sekitar 1.000 IKM yang ada di daerah ini, sekitar 600 IKM di antaranya bergerak di sektor pangan atau makanan, selain ini berbagai kerajinan tangan dan maubeler.
Namun dari sekitar 1.000 industri kecil menengah (IKM) hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat halal.
“Dari sekitar 1.000 IKM yang ada di daerah ini, sekitar 600 IKM di antaranya berbasis pangan. Hanya sebagian kecil saja, atau tidak sampai sebesar satu persen IKM ini yang memiliki sertifikat halal,” ujarnya pula.
Untuk itu, ia menyatakan, pihaknya terus mendorong IKM di daerah ini agar mendaftarkan produknya sehingga produknya ini mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau dari Kementrian Agama.
Pemerintah setempat setiap tahun hanya mampu memfasilitasi sekitar empat hingga lima IKM mendapatkan bantuan sertifikat halal.
