Wiranto temui 10 orang perwakilan aksi bela tauhid

Jakarta (Antaranews Bengkulu) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menerima sepuluh perwakilan massa Aksi Bela Tauhid "211", di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat.

Sepuluh orang perwakilan yang diterima oleh Wiranto sekitar pukul 14.45 WIB itu, yakni Jubir Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath, Habib Hanif, Ust Asep Syarifuddin, KH Nasir Zein, Ust Awit Masyuri, Egi Sujana, Ust Maman S, Abah Ra'ud, dan Ibu Nurdiyati.

Dalam menerima perwakilan massa itu, Wiranto didampingi oleh Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Agus Surya Bakti dan jajaran Kemenko Polhukam lainnya.

Sejumlah wartawan yang berada di Kantor Kemenko Polhukam tidak diperkenankan untuk meliput jalannya pertemuan tersebut.

Saat ini, perwakilan aksi bela Tauhid tengah melaksanakan Shalat Ashar bersama jajaran Kemenko Polhukam.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemerintah tak akan akui bendera tauhid

Di halaman depan kantor Kemenko Polhukam aparat kepolisian dari Brimob berjaga-jaga. Tak hanya itu, kendaraan taktis milik Polri, salah satunya "water cannon" juga "standby" di depan kantor Kemenko Polhukam.

Ribuan massa Bela Tauhid 211 telah memenuhi jalan sekitar patung kuda Monumen Nasional menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Barat.

Akan tetapi, massa yang rencananya berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, tidak dapat melanjutkan langkahnya karena terhalang oleh kawat berduri yang terpasang di dua ruas jalan depan Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Barat.

Tidak hanya kawat berduri, tiga lapis pagar betis dari kepolisian juga tampak menghalangi massa agar tidak melanjutkan pawai ke depan Istana.

Aksi Bela Tauhid 211 mulanya direncanakan terpusat di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Massa mulai bergerak menuju Jalan Medan Merdeka Barat usai menunaikan ibadah Shalat Jumat di Masjid Istiqlal.

Jubir Front Pembela Islam (FPI) yang tergabung dalam gerakan, Slamet Maarif mengatakan ada dua tuntutan yang disuarakan massa, yaitu pemerintah mengakui ada pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid pada Hari Santri Nasional (HSN) di Garut, Jawa Barat, dan meminta aparat penegak hukum menindak aktor intelektual insiden tersebut.