Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Sebanyak 37 organisasi non-pemerintah mengusung gerakan #BersihkanIndonesia mengirim 50 ribu kartu pos kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden RI untuk meminta pemerintah Indonesia segera mengakhiri pengembangan listrik berbasis batu bara dan beralih ke energi terbarukan.
"Kartu pos ini adalah surat sekaligus suara rakyat bahwa ada persoalan atas dampak buruk penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik sehingga pemerintah harus mengambil langkah ambisius untuk mengembangkan energi terbarukan," kata Ali Akbar, Ketua Kanopi Bengkulu yang merupakan bagian dari gerakan #BersihkanIndonesia di Bengkulu, Rabu.
Menurut Ali, kedua kandidat capres dan cawapres RI, baik nomor 01 pasangan Joko Widodo-Ma?aruf Amin maupun pasangan nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno belum memiliki konsep, strategi dan peta jalan yang jelas untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional berbasis energi terbarukan.
Selama peta jalan pemenuhan energi listrik berbasis energi terbarukan belum disusun dan disampaikan kepada masyarakat, maka kelompok masyarakat sipil menurut dia menyimpulkan bahwa kedua pasangan capres dan capres masih bersandar pada energi kotor batu bara sebagai sumber utama listrik nasional.
Baca juga: Jejaring Sumatera tantang Capres kembangkan energi terbarukan
Sementara pengembangan energi listrik dari batu bara lewat proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk pemenuhan energi nasional terbukti semakin menyengsarakan rakyat.
Puluhan ribu nelayan dan petani terutama di pesisir Sumatera mulai dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Meulaboh, Nangroe Aceh Darussalam semakin berkurang pendapatannya karena laut dan daerah pesisir tempat mereka mencari ikan dan bertani rusak oleh operasional PLTU batu bara.
Potret kehidupan di hilir bisnis kotor batu bara ini telah mendorong kemiskinan ke level yang mengkhawatirkan.
"Surat yang dikirimkan lewat kartu pos ini yang akan menjadi media untuk mendesak kedua capres segera menghentikan pengembangan energi kotor yang terbukti telah menyengsarakan rakyat," ucapnya.
Kartu pos bergambar matahari terbit dan kincir angin pada satu sisi dengan isi pesan "Untuk mencapai kedaulatan energi, Indonesia butuh menggunakan energi terbarukan".
Sedangkan sisi lainnya adalah alamat surat yang ditujukan kepada "Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024".
Masyarakat luas tambah dia dapat berpartisipasi mengirimkan kartu pos tersebut dengan pesan inti mendesak capres dan cawapres untuk berkomitmen membawa Indonesia mengakhiri rezim batu bara dan segera meningkatkan capaian pembangunan energi terbarukan.
Ali menambahkan, pengiriman kartu pos akan berlangsung sebelum debat pemilihan presiden babak kelima berlangsung pada 13 April 2019.
"Ini momentum yang tepat karena salah satu pasangan capres pasti akan menjabat sebagai kepala negara dan kebijakan merekalah yang akan menyelamatkan peta jalan energi dan keselamatan lingkungan, paling tidak lima tahun kedepan," tuturnya.
Gerakan #BersihkanIndonesia kirim 50 ribu kartu pos ke Capres
Rabu, 6 Februari 2019 15:59 WIB 1844