Tetap jadi Menteri Keuangan, berikut sepak terjang Sri Mulyani

Jakarta (ANTARA) - Di tengah sikap pelaku pasar yang menanti figur-figur di pos menteri strategis kabinet Jokowi-Ma'ruf, kemunculan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa pagi di lingkungan Istana Kepresidenan diyakini sebagai sinyal positif keberlanjutan tata kelola ekonomi yang baik.

Tak berselang lama setelah bertemu Presiden Joko Widodo, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dirinya diminta oleh Kepala Negara untuk melanjutkan amanah sebagai Bendahara Negara.

"Presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menjadi Menteri Keuangan, dan menggunakan kebijakan fiskal untuk mendukung menteri-menteri terkait untuk memperkuat ketahanan ekonomi," ujar dia.

Nama Sri Mulyani memang kerap menjadi sosok favorit dari para pelaku ekonomi untuk mengisi jajaran kabinet. Nama Ani sebelumnya santer diwacanakan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Darmin Nasution. Namun tampaknya, Presiden lebih mempercayai pos strategis sebagai pembantu langsung Presiden dalam menentukan kebijakan fiskal dan bendahara negara untuk diisi oleh Ani.

Hingga Selasa pukul 11.30 WIB, pasar tampak menghijau merespons penunjukkan Ani menjadi Menkeu. Rupiah di pasar spot menguat ke Rp14.038 per dolar AS dari posisi pembukaan pagi tadi Rp14.071 per dolar AS.

Menarik untuk menyimak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Selasa ini. Pada pembukaan perdagangan, IHSG menguat 0,14 persen ke level 6.207,49. Pada pukul 09:30 WIB, indeks saham menguat level 6.225,1.

Ani mengatakan Presiden memintanya untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kapasitas bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di tataran makro ekonomi, Ani diminta memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan agar mampu menarik investasi.

Sri Mulyani lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Dia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, dan memperoleh Master of Science of Policy Economic serta gelar Ph.D of Economic dari University of Illinois Urbana Champaign Amerika Serikat.

Sri Mulyani bukan orang baru di pemerintahan. Namanya juga sudah malang melintang di kancah ekonomi global sebagai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dia pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini, integritasnya sebagai birokrat diuji. Di awal kepemimpinannya, dia memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak.

Sri Mulyani diamanatkan tugas untuk mereformasi perpajakan di Indonesia. Suatu tugas berat yang selalu menemui jalan. pada 2006, hanya berselang satu tahun menjabat, Sri Mulyani langsung mendapat gelar Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney.

Namun kiprahnya sebagai Menkeu saat itu terhenti pada 2010. Dia melanjutkan karirnya sebagai salah salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Pengunduran dirinya saat itu sempat menimbulkan gejolak di pasar keuangan, dengan terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama beberapa hari setelah kepergiannya. Bertolaknya Ani ke Bank Dunia banyak diduga akibat desakan sejumlah pihak yang kurang menyukai tindak tanduknya dalam mereformasi ekonomi. Dirinya dikenal keras kepala dan tanpa kompromi jika menyangkut integritas.

Sri Mulyani akhirnya kembali ke Indonesia. Dia dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan pada 27 Juli 2016. Dia diminta kembali berbakti ke negara saat tekanan ekonomi global kian tinggi karena rezim pengetatan kebijakan moneter global yang memicu arus modal keluar dari negara negara berkembang termasuk Indonesia.

Setelah menjabat kembali sebagai Menkeu, Ibu dari tiga anak ini menyusun instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih hati-hati dan kredibel, namun tetap ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dunia menyaksikan pengelolaan APBN yang hati-hati membuat defisit fiskal terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Di 2019, pelebaran defisit APBN memang masih menjadi bayang-bayang karena beban penerimaan pajak yang diperkirakan jauh dari target. Perlu diakui pula, pertumbuhan ekonomi belum optimal pada kurun 2014-2019, atau malah cenderung stagnan di kisaran 5,1 persen.

Namun, pada 2018, defisit APBN ditekan hingga 1,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,57 persen pada 2017. Begitu juga di 2016 defisit APBN dikelola hati-hati dan menurun ke 2,46 persen PDBdari 2,58 persen PDB di 2015.

Komposisi belanja dalam APBN juga mengalami banyak relokasi dengan prioritas belanja Sumber Daya Manusia dan sektor-sektor belanja modal seperti belanja infrastruktur.

Faktor perbaikan kulitas instrumen fiskal ini menjadi salah satu alasan Lembaga Pemeringkat Internasional Standar and Poor's (S&P) mengganjar Indonesia dengan peringkat layak investasi (investment grade) BBB.

Pada 2018, Ani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia pada gelaran World Government Summit di Uni Arab Emirates.

Pada lima tahun mendatang Sri Mulyani akan kembali menjadi nakhoda yang mengarahkan kebijakan fiskal negara. Presiden juga memberikan tugas khusus kepada Sri Mulyani untuk memperkuat ketahanan ekonomi negara dengan memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan yang terus menggerogoti ketahanan ekonomi eksternal Indonesia,

Apalagi pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat karena terkontraksi oleh melemahnya rantai pasok global yang terimbas oleh perang dagang AS dan China. Indonesia juga tidak bisa berdiam diri karena risiko resesi ekonomi di beberapa negara semakin nyata.

Sri Mulyani dinilai perlu menerapkan kebijakan yang kontra-siklus (counterccuclical) untuk menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik.

"Saat ini Indonesia  menghadapi perekonomian global yang tidak pasti dan pelemahan ekonomi yang menekan dari seluruh dunia. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang terus menerus untuk bisa menjaga perekonomian kita dari tantangan pelemahan global," kata Sri Mulyani mengulang pesan dari Presiden Joko Widodo.