Jokowi: BUMN harus dirombak total

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merombak total BUMN.

"Saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta.

Jumlah BUMN saat ini adalah 142 perusahaan.

"Urusan BUMN, apalagi yang berkaitan dengan teknis itu berkaitan dengan Menteri BUMN. Tanya ke Pak Erick langsung, yang jelas, semua aset yang dimiliki BUMN harus produktif," tambah Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta agar tidak ada aset yang tidak produktif.

"Jangan sampai ada aset yang tidak produktif sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen yang ada," ungkap Presiden.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah nama yang menjadi komisaris maupun direksi BUMN.

Nama-nama tersebut adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris sedangkan Direktur Keuangan adalah Emma Sri Martini.

Selanjutnya ada Pahala N Mansury sebagai Direktur Utama BTN sedangkan Komisaris Utama BTN adalah Chandra Hamzah. Erick Thohir juga mengangkat Orias Petrus Moedak menjadi Dirut PT Inalum (Persero) atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).