BPK : temuan kinerja pemerintah Kepahiang akan ditindaklanjuti

Bengkulu (ANTARA) - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu R Aryo Seto Bomantari mengungkapkan, ada beberapa temuan pemeriksaan kinerja di Pemerintah Daerah Kepahiang untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah setempat.

"Temuan ini diharapkan untuk ditindaklanjuti segera agar tidak terjadi hambatan efektivitas kinerja di kemudian hari," katanya di Bengkulu, Selasa.

Saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Bengkulu, diketahui LHP ini berdasarkan laporan tahun anggaran 2016-2018, pada bidang peningkatan pembangunan manusia sebagai efektivitas pengelolaan belanja daerah.

Adapun temuan kinerja yang jadi sorotan BPK pada Pemda Kepahiang adalah belum melakukan analisa ekonomi yang memadai atau studi kelayakan/prakelayakan atas usulan program dan kegiatan peningkatan IPM.  

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian belum sepenuhnya diprioritaskan.  

Kemudian, pemerintah daerah Kepahiang belum menggunakan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, prediksi sensitivitas fiskal, analisa dampak fiskal, dan strategi fiskal sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal dalam menetapkan alokasi dan pagu anggaran program atau kegiatan pembangunan manusia. 
 
Terakhir, program dan kegiatan pada pemerintah Kabupaten Kepahiang beresiko tidak terealisasi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan.

Menanggapi hal itu, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid mengatakan ada beberapa hal yang membuat Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum memaksimalkan pembangunan dan pendapatan daerah.

"Kepahiang tidak ada yang bisa digali maupun diekstrak sumber daya alamnya, sehingga hal ini tidak menunjang pendapatan daerah," tutur Hidayatullah Sjahid.

Selain itu, ada beberapa kebijakan yang selama ini masih diperhitungkannya terkait pengelolaan sumber daya alam dan manusia di Kepahiang.

"Di daerah seperti Kepahiang, yang jadi pertimbangan adalah tidak mungkin kita memanfaatkan ataupun mengeksploitasi hutan lindung yang sebagian besar masuk daerah ini," tutur Sjahid.

Upaya memaksimalkan kinerja dan tindaklanjut dari sorotan BPK akan mengedepankan pembangunan pariwisata dan pemberdayaan hutan tanaman berupa komoditas tanaman pangan teh dan kopi.