Berita Politik kemarin, amendemen UUD '45, hingga NKRI bersyariah

Berita Politik kemarin, amendemen UUD '45, hingga NKRI bersyariah

MPR RI bahas pelaksanaan konstitusi Indonesia hasil amendemen dalam seminar nasional bertajuk "Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945" di Gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (30-11-2019). (Foto: Humas Pers MPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita politik yang terjadi pada hari Senin (12/8) menjadi perhatian publik dan masih menarik untuk dibaca ulang, mulai dari rencana amendemen UUD NRI Tahun 1945 hingga tanggapan tentang NKRI bersyariah seperti yang tertuang dalam rumusan Ijtima Ulama IV

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai wacana amendemen UUD NRI Tahun 1945 jangan bertujuan untuk kepentingan politik sesaat sehingga harus dilakukan kajian khusus sejauh mana amendemen itu akan dilakukan.

"Kalau mau amendemen UUD 1945 harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Menurut saya kajian terhadap amendemen UUD 1945 harus di dalami sampai sejauh mana mau melakukan amendemen tersebut," kata Fadli di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin

Selengkapnya di sini :

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan MPR RI menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau sejenisnya.

"Adanya GBHN yang memuat kisi-kisi arah pembangunan negara jangka panjang dapat menjadi panduan arah pembangunan nasional yang berkesinambungan," kata Saleh Partaonan Daulay di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini :

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibutuhkan agar rencana pembangunan tetap berkesinambungan.

"Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya, perlu GBHN," kata Tjahjo ditemui di Istana Negara Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini :

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa nilai-nilai syariat Islam sudah tertuang dalam sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menhan Ryamizard mengatakan hal itu menanggapi wacana NKRI bersyariah yang dimunculkan dalam rekomendasi Ijtima Ulama IV di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

"Saya belum dengar itu. NKRI, ya, NKRI. Syariah itu ada di dalam Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Melaksanakan syariah, ya, melaksanakan sila kesatu," kata Ryamizard pada acara silaturahmi dan dialog tokoh bangsa dan tokoh agama yang digelar Kemhan RI dan Forum Rekat Anak Bangsa, di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini :

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Sholahudin Wahid berpendapat tidak perlu ada istilah NKRI bersyariah karena syariat Islam tetap jalan di Indonesia tanpa dirumuskan oleh Ijtima Ulama IV.

"Syariat Islam jalan, kok, di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah syariah, syariat Islam jalan jadi tidak perlu ada istilah itu," kata K.H. Sholahudin usai acara silaturahim dan dialog tokoh bangsa di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini :

Gerakan #upacara17an” yang merupakan kolaborasi Karya Adalah Doa (karyaadalahdoa.id), "Ars" dan "Seeds Motion" membuat tampilan di media sosial presiden pertama RI Soekarno dan Presiden Joko Widodo memimpin upacara bersama.

"Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019, kami mengajak seluruh netizen Indonesia di seluruh belahan dunia untuk selalu menjaga kebersamaan melalui 'Gerakan #upacara17an'," kata Hari Prasetyo, tim Karya Adalah Doa, kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini:
Pewarta : Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019