BNPB mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah yang potensi banjir akan meningkat, agar evakuasi ke tempat aman terlebih dahulu
Jakarta (ANTARA) - Curah hujan sangat tinggi sejak malam pergantian tahun, Sabtu, (31/12), membuat wilayah Jakarta dan sekitarnya terkena bencana banjir.

Curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

Hujan lebat itu disebut suatu rekor curah hujan tinggi dalam beberapa jam terakhir.

Mulai Sabtu malam sampai dengan dini hari, curah hujan yang sangat lebat, mencapai lebih dari 300 mm, di daerah Halim curah hujan mencapai rekor tertinggi, yaitu mencapai 377 mm, kemudian di daerah sekitar TMII sekitar 350 dan di sekitar Jati Asih 270 mm, ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Sebagai perbandingan, BMKG mencatat intensitas curah hujan saat Jakarta mengalami banjir besar di antaranya pada 1996 mencapai 216 mm per hari, di 2002 mencapai 168 mm per hari, di 2007 mencapai 340 mm per hari, di 2013 mencapai 100 mm per hari2 di 2015 mencapai 277 mm per hari, dan di 2016 mencapai 100-150 mm per hari.

BNPB meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam menyiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan penanganan menyusul sejumlah daerah mengalami banjir.

Berdasarkan data BMKG, permukaan air laut berada di ketinggian 184 cm, padahal normalnya di bawah 160 cm, sehingga sebagian air yang ada di darat tidak bisa mengalir dengan lancar ke laut.

Untuk penanganan bencana tersebut, Doni menuturkan BNPB sudah berkoordinasi dengan Mabes TNI dan Mabes Polri, dibantu Badan SAR Nasional, serta sejumlah relawan, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI).

Banjir pada 1 Januari 2020 di wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan korban, kerusakan, dan kerugian harta benda.

BNPB mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah yang potensi banjir akan meningkat, agar evakuasi ke tempat aman terlebih dahulu.
Petugas Vihara beraktivitas menggunakan perahu karet saat banjir di Vihara Amurva Bhumi (Hok Tek Tjeng Sin), Karet Semanggi, Jakarta, Rabu (1/1/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Aprillio Akbar)


Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengatakan potensi hujan rendah dan lebat masih ada sampai sepekan ke depan.

"Dan yang perlu kita cermati saat ini adalah bahwa ini Jabodetabek belum memasuki puncak musim hujan. Jadi kita masih awal. BMKG akan menginformasikan 'warning' (peringatan) itu tiga jam sebelum kejadian, seperti halnya kami infokan ke masyarakat," tuturnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap berjaga-jaga karena intensitas hujan sedang dan lebat di Jabodetabek masih ada sampai dengan tujuh hari ke depan. Apalagi, pada 5-6 Januari 2019, diperkirakan ada air pasang.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengungsi yang terdampak banjir di Jakarta mencapai 19.109 orang yang tersebar di lima kawasan DKI Jakarta.

"Totalnya saat ini sebanyak 19.109 orang pengungsi yang saat ini sedang ditangani oleh jajaran Pemprov DKI," kata Anies dalam konferensi pers peninjauan banjir bersama Menteri PUPR dan Kepala BNPB di Monas bagian Selatan, Rabu.

Anies mengatakan pengungsi paling banyak berada di kawasan Jakarta Timur yang termasuk kawasan yang juga paling banyak memiliki titik banjir yaitu dengan total 9.248 pengungsi.

Sedangkan diposisi kedua, pengungsi terbanyak berasal dari Jakarta Selatan sebanyak 5.080 pengungsi.

Selanjutnya diposisi ketiga, wilayah Jakarta Barat yang menampung sebanyak 3.583 orang pengungsi.

Disusul oleh Jakarta Utara sebanyak 888 orang dan terakhir Jakarta Pusat menampung sebanyak 310 pengungsi.

Anies juga menyebutkan sebanyak 120.000 petugas dari jajaran Pemprov DKI jakarta tersebar untuk menangani dampak banjir yang merugikan warga Jakarta ini.

Hingga saat ini terkonfirmasi oleh Anies banjir yang mengepung Jakarta di tahun baru ini telah memakan empat korban jiwa.

"Dua di Jakarta Timur, satu di Jakarta Pusat, dan satu di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan angkanya tidak bertambah, kita memastikan seluruh tim medis bekerja di semua kawasan," kata Anies.

Anies menegaskan saat ini pemprov DKI Jakarta fokus untuk untuk penanganan korban banjir dan keselamatan warga.

Baca juga: Sembilan orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor


Instruksi Presiden

Presiden RI Joko Widodo memerintahkan tiga hal yang harus dikerjakan untuk mengatasi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di awal 2020.

"Pertama, urusan banjir yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga dinomorsatukan," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas semuanya harus segera bergerak bersama-sama.

"Untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan kepada warga yang terkena bencana banjir," kata Presiden menambahkan.

Hal kedua adalah terkait dengan normalisasi fasilitas umum.

"Yang kedua, yang berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum karena ini sudah masuk di Jakarta sudah masuk ke Halim, sudah masuk ke Tol Cikampek, kemudian juga di beberapa objek vital, saya kira ini harus segera dinormalisasi sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal," ungkap Presiden.
Kendaraan melewati banjir di kawasan Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Rabu (1/1/2020). Banjir tersebut disebabkan tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA/MUHAMMAD ADIMAJA)


Hal ketiga adalah kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatasi banjir.

Ketiga, menurut Presiden, yang paling penting juga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai.

Presiden lantas menyebut Waduk Cimahi dan Waduk Ciawi yang kemungkinan baru tahun depan selesai.

"Akan tetapi, di luar itu, semuanya harus selesai," kata Presiden menegaskan.

Presiden sudah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengecek daerah yang terkena banjir.

"Saya tadi sudah perintah Menteri PU untuk cek lapangan," ucap Presiden.

Tidak ketinggalan, Presiden mengimbau masyarakat berhati-hati dalam menghadapi banjir.


Tol dalam kota gratis

Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menggratiskan jalan tol dalam kota Jakarta selama 18 jam.

Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu menyampaikan, penggratisan jalan tol dalam kota itu sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat atas banjir yang terjadi sejak malam tadi. Akibatnya, sejumlah titik jalan tol tergenang dan tidak dapat dilalui.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan demi mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir. Saya minta selanjutnya Jasa Marga dan BUMN lain yang mengelola jalan tol untuk segera melakukan tindakan preventif agar dapat meminimalisir dampak banjir ke jalan tol. Menggratiskan jalan tol tidak akan mengurangi beban masyarakat karena banjir, namun hal ini adalah sebagai kompensasi kepada pengguna jalan tol yang terdampak musibah ini," ujar Erick Thohir.

Baca juga: BPBD DKI antisipasi banjir susulan Jakarta

Penggratisan jalan tol itu berlaku untuk ruas Jalan Tol Cawang-Grogol-Tomang yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan ruas Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk mulai 18.00 WIB petang ini, Rabu (1/1), hingga Kamis (2/1) pukul 12.00 WIB.
Kendaraan melewati banjir di kawasan Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Rabu (1/1/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA/MUHAMMAD ADIMAJA)


Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pembebasan biaya penggunaan jalan tol pada pada jalan tol dalam kota yang terdampak banjir merupakan inisiatif Pemerintah dan BUJT sebagai wujud kompensasi kepada masyarakat.

"Pembebasan biaya penggunaan jalan tol ini dilakukan sambil menunggu perkembangan kondisi lapangan hingga banjir dan genangan di jalan tol surut," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani mendukung penuh kebijakan Pemerintah.

Baca juga: Kunjungan ke Kampung Melayu, Anies dapat protes dari warga

"Selaku operator jalan tol, kami terus berupaya agar pengguna jalan tol tetap merasa aman dan nyaman dengan melakukan penyedotan di beberapa titik genangan air, penyiagaan rambu dan petugas hingga melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai berbagai update informasi mengenai genangan air di jalan tol Jasa Marga," ujarnya.

Direktur Operasional PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk, Djoko Sapto menambahkan pada prinsipnya pihaknya juga mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada masyarakat dan pengguna jalan.

"Saat ini juga di jalan tol yang dikelola oleh CMNP telah dimasuki oleh kendaraan roda dua karena jalan di arteri tidak dapat dilintasi akibat dari banjir yang melanda Jakarta. Kami juga terus berusaha untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan," paparnya.

Untuk memastikan kondisi jalan tetap aman untuk pengguna jalan, saat ini pengelola jalan tol menyiagakan perambuan serta penempatan petugas sebelum lokasi genangan air agar pengguna jalan dapat mengurangi kecepatan kendaraan dan mengantisipasi genangan air.

Selain itu, pengelola jalan tol juga melakukan penyedotan air dengan menggunakan pompa agar air surut lebih cepat.







 

Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020