Perpres RPJMN 2020-2024 terbit 20 Januari 2020

Perpres RPJMN 2020-2024 terbit 20 Januari 2020

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam jumpa pers di Kantor Presiden pada Senin (6/1/2020). ANTARA/Bayu Prasetyo

Jakarta (ANTARA) - Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan terbit pada 20 Januari 2020 yang mencakup sejumlah hal terkait pertumbuhan ekonomi.

"Hal-hal yang penting yang akan saya sampaikan dalam RPJMN ini adalah pertama pertumbuhan ekonomi. Kita memahami keadaan dunia internasional saat ini, tetapi kita tentu harus tetap optimistis dan kita mengambil di angka di antara 5,6 hingga 6,2 persen," kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Menurut dia, untuk target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN pada 2020 berada ditargetkan 5,3 persen.

Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 9,41 persen menjadi 7 persen, serta penurunan pengangguran terbuka dari 5,28 persen menjadi sampai 4,3 persen.

Dalam RPJMN itu juga ditargetkan gini rasio dapat mencapai angka 0,374 dari 0,382. Untuk penurunan emisi gas rumah kaca, pemerintah memprospek hingga 27,3 persen dari 2018 yang sebesar 22,5 persen. Kemudian indeks pembangunan manusia diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54.

"Kemudian saya sampaikan bahwa rancangan ini disusun sedemikian rupa dengan memasukkan seluruh janji-janji Presiden yang hampir 392 visi dan misi Presiden, dan tentu arahan Presiden dalam pidato pelantikan pada 20 Oktober 2019 lalu, tujuh agenda pembangunan itu," jelas Suharso.

Tujuh agenda pembangunan tersebut yakni ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dalam rangka gini rasio antar wilayah dan juga kelompok penduduk, penciptaan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pembangunan infrasruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, kemudian mendirikan stabilitas politik, hukum dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik juga termasuk dalam tujuh agenda pembangunan.

"Pendekatannya adalah pendekatan tematik, holistik, 'interconected' dan spasial. Jadi semua agenda pembangunan itu ditumpahkan ke dalam satu wilayah," kata Suharso.
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (6/1/2020). (Bayu Prasetyo)


Sidang Kabinet Paripurna yang digelar perdana pada 2020 membahas soal anggaran termasuk upaya percepatan penyerapan anggaran di kementerian/lembaga agar bisa segera digenjot sejak awal tahun.

Presiden Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara Jakarta, Senin, mengatakan pertemuan tersebut merupakan sidang kabinet paripurna yang pertama di tahun 2020.

"Dan sebelumnya saya ingin kembali lagi menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh kementerian/lembaga agar belanja di bulan-bulan awal ini dipercepat," kata dia.

Hal itu, kata Presiden, terutama yang berkaitan dengan anggaran-anggaran modal atau belanja modal karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. ***1***
Pewarta : Bayu Prasetyo
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020