"Kita akan berusaha maksimal supaya ada kesepakatan karena sampai sekarang pembahasannya masih alot," kata Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kesehatan Publik Widjaja Lukito PhD di sela simulasi penanganan episenter pandemi flu burung di Kelurahan Kassi-Kassi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Menurut dia, saat ini pemerintah sedang mencermati isi draf standard MTA yang ada serta melakukan persiapan untuk menghadapi pertemuan antar pemerintah yang rencananya dilakukan pada 15-16 Mei.
Ia mengatakan, kesepakatan pembagian keuntungan dalam pertukaran material atau spesimen biologi sudah dituangkan pada bagian pembuka dalam draf standard MTA namun pemerintah Indonesia menghendaki hal itu dijabarkan lebih rinci ke dalam hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait.
"Kita ingin itu juga dijabarkan dalam batang tubuh sehingga ada jabaran tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Poin-poin itu yang sampai sekarang belum disepakati," katanya.
Pemerintah, kata dia, juga menghendaki hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tertuang dalam standard MTA itu secara hukum mengikat pemberi dan penerima spesimen sehingga keadilan dan ketransparanan yang dikehendaki dalam pertukaran spesimen bisa terwujud.
Menurut dia, bersama dengan negara-negara berkembang lainnya, pemerintah juga menginginkan pembagian keuntungan, misalnya saja dalam hal pengadaan vaksin.
"Negara-negara berkembang yang terkena dampak dan memberikan spesimen seharusnya bisa membeli vaksin dengan harga yang lebih rendah dan diprioritaskan dalam pembelian. Selama ini negara berkembang sulit mendapatkannya karena harus bersaing dengan negara maju," katanya.
Ia menambahkan, hingga sekarang pembelian vaksin dilakukan berdasarkan perjanjian pembelian. Mekanisme itu menyulitkan negara-negara berkembang yang umumnya tidak punya cukup dana.
Menurut dia, bersama dengan negara berkembang yang lain pemerintah juga akan berjuang di forum itu supaya peneliti lokal bisa terlibat aktif dalam penelitian mengenai pengembangan vaksin dan obat untuk penyakit flu burung.
"Yang jelas pada intinya pemerintah Indonesia menghendaki MTA pertukaran virus flu burung yang disepakati nantinya sederhana namun bisa mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
