Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) sekaligus dosen di Institut Pertanian Bogor Berry Juliandi mengatakan belum ada kesamaan visi bahwa riset menjadi penggerak kemajuan bangsa sehingga riset sulit berkembang dan sering kali berbenturan dengan peraturan.

"Sebetulnya kenapa kita bermanuver terhadap peraturan yang berlaku itu karena kita belum memiliki kesamaan visi," kata Berry dalam acara peluncuran buku Membangun Penyelenggaraan Pendanaan Penelitian di Indonesia yang Berkelanjutan dan Mandiri: Sebuah Studi Kebijakan yang disiarkan dalam jaringan, Jakarta, Kamis.

Jika seluruh pemangku kepentingan sudah memiliki kesamaan visi baik dari pimpinan hingga masyarakat bahwa negara bisa maju melalui riset dan teknologi maka dari visi itulah yang akan menurunkan langkah-langkah dan mengubah peraturan yang menghambat visi tersebut.

Berry yang juga turut dalam penulisan buku itu menuturkan peraturan yang ada seharusnya membuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia semakin kondusif yang menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa.

Baca juga: ALMI: RUU Sisnas Iptek surutkan semangat peneliti

Baca juga: ULPBJ Kabupaten Batanghari catat ribuan paket kegiatan


Banyak negara maju karena melandaskan kegiatan pembangunan dan ekonomi pada kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

Untuk itu, dia berharap tidak ada lagi peraturan-peraturan yang menghambat proses pengembangan penelitian di Indonesia, jika tidak demikian maka akan sulit bagi penelitian dan pengembangan untuk tumbuh dengan cepat di Indonesia dan menjadi jawaban atas seluruh permasalahan bangsa serta mampu membawa bangsa menjadi negara yang maju.

"Saya melihat seharusnya Indonesia jika yakin dengan dana abadi penelitian bisa maju maka kita bisa inventarisasi peraturan mana yang menghambat dan bisa diubah sehingga, karena biasanya selama ini kita takut melanggar peraturan padahal peraturan itu dibuat justru untuk mendukung visi kita," ujarnya.

ALMI juga berharap Kementerian Riset dan Teknologi memiliki kekuasaan atas pengelolaan dana-dana lain di kementerian lain sehingga tidak ada tumpang tindih penelitian dan dana benar-benar bisa difokuskan pada penelitian yang benar-benar dibutuhkan dan menjawab masalah bangsa.

"Kementerian Riset dan Teknologi seharusnya diberi kekuasaan penuh untuk semua dana Litbang (penelitian dan pengembangan) di kementerian, apakah dana itu langsung di Kementerian Riset dan Teknologi atau tetap di litbang anggaran itu, itu tidak masalah. Namun, prioritas pengembangan litbang itu tetap di Kementerian Riset dan Teknologi," ujarnya.

Berry mengatakan Kementerian Riset dan Teknologi yang seharusnya lebih paham mengenai riset dan inovasi yang dibutuhkan dan menetapkan prioritas riset sehingga pendanaan benar-benar bisa tepat sasaran dan digunakan secara efektif dan efisien.

Dia mengatakan penyaluran pendanaan penelitian juga harus bersifat kompetitif bukan dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) seperti saat ini.*

Baca juga: Ilmuwan minta pasangan capres kampanye soal kesehatan

Baca juga: ALMI budayakan perangai ilmiah tangkal "hoax"

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020