Jakarta (ANTARA) -
Riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator menunjukkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di mata warganet di twitter cukup baik, namun ada juga yang memberikan sentimen negatif atas kebijakan yang diambil.
 
Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang di Jakarta, Senin, mengatakan berdasarkan analisis percakapan terkait Jokowi sepanjang setahun terakhir adanya korelasi yang cukup kuat antara netizen (warganet) dengan Jokowi.
 
Pada setiap pernyataan aktivitas maupun kebijakan yang disampaikan Jokowi senantiasa direspons oleh netizen, baik dengan sikap suportif namun juga kritis.
 
Media mainstream online masih menjadi pemicu isu-isu yang berkembang di twitter. Hal tersebut, lanjut Rustika, dilihat dari kontributor terbesar yang memberikan informasi dan cuitan terkait Jokowi berasal dari berita dan akun media online di twitter.

Baca juga: Riset I2: Nilai rapor kinerja Jokowi 66 dari Netizen
 
Penanganan COVID-19 merupakan isu yang menggerakkan percakapan terbesar di twitter, dengan jumlah percakapannya mencapai 1.803.438 tweet.
 
Isu ini menduduki porsi 14,5 persen dari seluruh percakapan, direspons netizen dengan pro dan kontra, dalam situasi dinamis.
 
Maret 2020, netizen memberikan framing netral tertinggi, mengingat isu ini masih baru dan tiba-tiba melanda banyak negara di dunia.
 
Netizen mengikuti berbagai pernyataan Jokowi, terutama soal pasien Corona yang pertama di Indonesia, dan juga anjuran soal protokol kesehatan.
 
Sementara di bulan Mei-Juni, salah satu kritik terbesar yang ditujukan pada Jokowi adalah soal penanganan Covid-19 yang dianggap oleh netizen belum tepat atau masih menuai kontroversial antara kebijakan "new normal", lockdown, atau PSBB.
 
Isu kedua yang mendominasi percakapan netizen di twitter terkait Jokowi adalah Kritik Kebijakan.
 
Sebanyak 331.127 cuitan netizen berisi tentang kritik terhadap berbagai kebijakan Presiden Jokowi, di mana sebagian besar cuitannya berasal dari akun-akun kontra Jokowi yang menunjukkan bahwa polarisasi pascapilpres masih hadir di lini masa Twitter.
 
"Perlu dijadikan catatan bahwa die hard pengkritiknya tidak surut meski pimpinan atau lawan politik sudah direngkuh di pemerintahan," kata Rustika.

Baca juga: Riset: Nilai rapor kinerja pemerintahan Jokowi capai 76
 
Selain itu, isu lain yang banyak disorot dan dikaitkan netizen dengan Jokowi adalah masalah Korupsi di Tanah Air dengan 228.265 cuitan, Pilkada dengan 226.742 cuitan, serta kontroversi RUU HIP 217.860 cuitan.
 
Isu-isu tersebut, kata Rustika, turut menyumbang sentimen negatif pada rapor kinerja Jokowi di mata netizen. Masalah korupsi lebih banyak dimunculkan dari kasus Harun Masiku dan penanganan kasus Novel Baswedan.
 
Masalah pilkada terutama terkait pada pelaksanaan pilkada pada tahun ini, pilkada di tengah pandemi, dan juga keikutsertaan putra dan mantu Jokowi di Pilkada 2020.
 
Meski begitu, netizen pun memberi sentimen positif kepada Jokowi dalam sejumlah kebijakan yang menyentuh dan langsung dirasakan oleh masyarakat, yakni program pemulihan ekonomi, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan modal pada para pedagang, bantuan modal kerja, pidato Jokowi di PBB, dan pembangunan jalan tol.
 
Selain mendukung program-program tersebut, netizen juga mengapresiasi empati Jokowi pada "wong cilik" saat curhat dengan pedagang.
 
"Isu lainnya yang menarik perhatian dan direspons sangat antusias oleh netizen adalah tampilnya Jokowi bersama boy group dari Korea, BTS, sama-sama sebagai pembicara dalam Sidang Umum PBB ke-75," tuturnya.
 
Catatan dari setahun Jokowi periode kedua, kata Rustika, masalah komunikasi merupakan hal yang sangat penting.
 
Kegaduhan pada beberapa isu, seperti RUU HIP atau masalah pilkada, seringkali hadir karena adanya informasi yang tidak jernih atau ketidakkonsistenan pendapat diantara figur-figur di lingkar Presiden. Netizen kemudian merujuk Jokowi untuk menyelesaikan persoalan.
 
"Inilah hal yang membuat seringkali ada tekanan yang ditujukan netizen pada Jokowi. Seperti pada kasus RUU HIP atau Omnimbus Law seperti saat ini," papar Rustika.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020