PBB Indonesia fokuskan pembangunan manusia, iklim untuk 2021-2025

PBB Indonesia fokuskan pembangunan manusia, iklim untuk 2021-2025

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand, yang menjabat mulai Oktober 2020. (ANTARA/HO-Kantor Perwakilan PBB di Indonesia)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Valerie Julliand mengatakan organisasi yang ia pimpin saat ini menempatkan prioritas kerja lima tahunan pada empat hal, salah satunya pembangunan manusia yang inklusif dan isu perubahan iklim.

"Yang pertama, fokus pada manusia [...] dalam hal ini berarti seluruh elemen yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia, misalnya kesehatan pada konteks COVID saat ini, juga edukasi, keamanan pangan, gizi, sanitasi, dan perlindungan sosial," kata Julliand, dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pada April 2020, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dan pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan baru untuk kerangka kerja sama pembangunan yang akan dikerjakan pada periode 2021-2025, kata Julliand, yang baru resmi menjabat mulai Oktober 2020  itu.

"Hal kedua yang menjadi prioritas adalah transformasi ekonomi, karena seluruh perekonomian Indonesia bergerak dengan cepat. Kita perlu melengkapi masyarakat dan lembaga dengan kapasitas untuk berkontribusi terhadap perekonomian ini," ujar Julliand.

Terkait ekonomi, menurut ia, hal itu berarti memberikan keahlian pada sumber daya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, termasuk pula pelibatan peran perempuan sebagai bagian dari kesetaraan gender.

Kemudian, isu energi bersih yang berkelanjutan dan ramah bagi bumi juga menjadi prioritas, yakni termasuk respons negara terhadap pemanasan global serta pencegahan dan penanggulangan bencana alam, dengan menekankan pada prinsip responsif gender --mengingat bahwa perempuan sering kali lebih terdampak ketika terjadi bencana.

"Bicara tentang perubahan iklim dan pembangunan hijau, sangat penting untuk membuat Indonesia bergerak menuju perekonomian rendah karbon dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," kata Julliand.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), telah menyatakan komitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan melalui rencana Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Indonesia/LCDI) dengan target pengurangan emisi gas buang sebesar 26 persen pada 2030.

LCDI juga telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menurut keterangan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), lembaga pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kemudian, untuk prioritas yang keempat, PBB di Indonesia menyasar pada inovasi, terutama berkaitan dengan digitalisasi.

"Kita tidak dapat berjalan tanpa inovasi di negara ini, karena Indonesia adalah bangsa yang sangat produktif dalam hal inovasi. [...] Berarti semua yang terkait dengan alat digital, termasuk untuk mekanisme keuangan (digital), big data, dan kerja sama perusahaan rintisan," tutur Julliand.

Dan yang terpenting dalam menjalankan semua prioritas kerja PBB di Indonesia, kata Julliand, adalah mengikutsertakan semua kalangan masyarakat --lebih khusus lagi kelompok rentan, agar tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan.

Baca juga: Menteri LHK paparkan pendekatan harmoni lingkungan Indonesia di PBB

Baca juga: Kekhawatiran generasi muda dan komitmen Indonesia terkait krisis iklim


 

La Nina dan El Nino, ini dampaknya bagi masyarakat

Pewarta : Suwanti
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020