... bahwa seluruh penjajahan di muka Bumi harus dihapuskan...
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang menolak dan mengoreksi isu propaganda dari media Israel, Jerusalem Post, terkait kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.

Wahid meminta pemerintah konsisten menerapkan sikap politik luar negeri Indonesia dengan membatalkan program calling visa warga Israel untuk masuk ke Indonesia.

Baca juga: DPR: Indonesia tak akan buka hubungan bilateral dengan Israel

"Propaganda semacam itu perlu secara cepat ditanggapi sekaligus menegaskan bahwa pemerintah Indonesia konsisten melaksanakan amanah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa seluruh penjajahan di muka Bumi harus dihapuskan," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, masyarakat internasional juga tahu kalau Israel menjajah Palestina dan mengabaikan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sidang Umum PBB terkait negara Palestina.

Baca juga: DPR: Indonesia tetap bersama rakyat Palestina

Ia berharap Marsudi mau menegaskan posisi Indonesia bahwa persoalan Palestina adalah jantung dari politik luar negeri Indonesia sehingga Marsudi bisa memahamkan konsistensi sikap terhadap Palestina ini secara utuh kepada presiden dan menteri-menteri yang lain.

"Hal itu agar semua kompak satu kata dan satu sikap, sehingga tidak ada lagi kementerian seperti direktur jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka program calling visa untuk Israel karena membuat kebijakan yang tidak sepenuhnya melaksanakan amanah konstitusi," ujarnya.

Baca juga: NU: Tidak perlu buka hubungan diplomatik dengan Israel

Wahid menilai sikap itu perlu diimplementasikan presiden atau jajaran kementerian lainnya dengan menutup celah sekecil apapun termasuk pembukaan kembali calling visa warga Israel untuk masuk ke Indonesia.

Ia mengatakan, langkah pembatalan calling visa untuk warga Israel sebagai bukti sikap politik luar negeri Indonesia memang benar-benar sejalan dengan amanah konsitusi.

Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah hati-hati terkait "calling visa" bagi Israel

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020