Jangan hanya sekadar yang penting anggaran telah habis tersalurkan
Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah transparan dalam memberikan informasi kepada publik terkait dana pinjaman kebencanaan dari Jepang.

"Bantuan yang merupakan pinjaman harus digunakan sebagaimana mestinya dengan pencapaian sasaran yang jelas serta profesional," ujarnya di Surabaya, Selasa.

Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) memberikan pinjaman 50 miliar yen atau sekitar Rp6,5 triliun (kurs Rp130,8 per yen) kepada Pemerintah Indonesia.

Utang tersebut diberikan usai penandatanganan kesepakatan pinjaman lunak Official Development Assistance (ODA) antara Jepang dan Indonesia dalam rangka Disaster Resilience Enhancement and Management Program Loan (II).

Tujuan program tersebut adalah mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi terkait bencana di Indonesia melalui dialog kebijakan, yang hadir untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas dalam menghadapi bencana alam dan menyediakan bantuan anggaran yang dibiayai bersama French Development Agency (AFD).

Baca juga: Jepang beri RI pinjaman 50 miliar yen untuk penanggulangan bencana
Baca juga: Kepala BNPB berharap anggaran penanggulangan bencana ditambah


LaNyalla yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu merasa miris oleh karena dalam kondisi kebencanaan seringkali ada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan sehingga anggaran habis, namun tujuan tak tercapai.

"Sedangkan, bantuan pinjaman harus dikembalikan oleh rakyat. Maka, saya mengajak agar dana pinjaman ini digunakan secara profesional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat," ucap alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut menegaskan.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu melanjutkan, sebagaimana diketahui di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana sehingga diharapkan pengelolaan dana pinjaman kebencanaan benar-benar dikelola tepat sasaran dan kebutuhan.

"Penggunaannya juga harus sesuai kebutuhan. Jangan hanya sekadar yang penting anggaran telah habis tersalurkan, tanpa melihat manfaatnya. Indonesia ini merupakan wilayah yang rentan bencana. Seyogyanya hal itu serius diurus," kata senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut.

Baca juga: DPR minta pemerintah kaji kewajiban anggaran penanggulangan bencana
Baca juga: RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021