Ketua PMI Sulbar serahkan BNT kepada 2.000 KK terdampak gempa

Ketua PMI Sulbar serahkan BNT kepada 2.000 KK terdampak gempa

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar saat meninjau pembangunan pipanisasi dan MCK di Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, usai menyerahkan bantuan nontunai kepada warga terdampak gempa di delapan desa di Kabupaten Mamuju dan Majene, Selasa (15/6). (ANTARA/HO/Istimewa)

Mamuju (ANTARA) - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar menyerahkan bantuan nontunai (BNT) kepada 2.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo di delapan desa di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Penyerahan bantuan nontunai kepada 2.000 KK terdampak gempa tersebut, berlangsung di Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Selasa.

Penyerahan bantuan nontunai secara simbolis itu juga dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris.

Usai menyerahkan bantuan nontunai kepada warga terdampak gempa di Desa Kasambang Kecamatan Tapalang serta penyerahan secara simbolis bantuan nontunai kepada warga pada tujuh desa lainnya di Kabupaten Mamuju dan Majene, Enny Anggraeni Anwar yang juga sebagai Wakil Gubernur Sulbar meninjau pembangunan pipanisasi dan MCK di Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.

"Hari ini, kami menyerahkan bantuan nontunai kepada masyarakat terdampak gempa di delapan desa pada dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Majene," katanya.

Selain bantuan nontunai, PMI bersama sejumlah relawan lanjut Enny Anggraeni Anwar telah melakukan berbagai kegiatan pascagempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulbar pada 15 Januari 2021.

"Berbagai kegiatan telah kami (PMI) lakukan, diantaranya, pipanisasi dan pembuatan MCK (mandi, cuci, kakus), baik di mushalla, masjid, sekolah maupun di kawasan pemukiman warga," tuturnya.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh relawan, baik yang dari Sulbar sendiri maupun dari berbagai wilayah di Indonesia yang dengan cepat melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang terjadi di Sulbar," tuturnya.

PMI tambah Enny Anggareni Anwar, masih akan terus memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa.

"Berbagai kegiatan masih terus kami lakukan, termasuk akan menyerahkan bantuan sebab sampai saat ini sumbangan, baik dari seluruh wilayah Indonesia maupun bantuan dunia internasional masih terus berdatangan dan akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Terkait bantuan nontunai kepada 2.000 KK terdampak gempa, Enny Anggraeni meminta agar masyarakat penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya.

Baca juga: PMI bangun gudang logistik permudah distribusi bantuan ke korban gempa

Baca juga: PMI distribusikan ribuan logistik bantuan ke lokasi gempa Sulbar


"Kami berharap, bantuan nontunai ini bisa mereka manfaatkan sebaik-baiknya untuk menanggulangi dampak dari gempa, baik untuk perbaikan rumah maupun untuk kebutuhan pokok dan tentunya juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah sebab saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru," tambahnya.

Bantuan nontunai kepada warga terdampak gempa dari PMI tersebut, terbanyak di Kabupaten Mamuju, yakni sebanyak 1.307 KK pada enam desa dengan rincian, Desa Karampuang sebanyak 237 KK, di Desa Bela sebanyak 93 KK, sebanyak 515 KK di Desa Kasambang, di Desa Kopeang 93 KK, Desa Ahu 19 KK serta 350 KK di Desa Pasa'bu.

Sementara, di Kabupaten Majene tercatat 693 KK penerima bantuan nontunai, sebanyak 178 KK di Desa Lombang Timur dan 515 KK di Kelurahan Malunda. Setiap KK mendapatkan bantuan nontunai Rp2.000.000.

Ketua PMI menguraikan, kriteria penerima bantuan nontunai tersebut, yakni warga yang rumahnya menjadi korban gempa, baik rusak berat, sedang hingga ringan, belum menerima bantuan sejenis dari NGO lain, bukan ASN atau anggota TNI dan Polri serta pensiunan.

Kriteria lainnya lanjutnya, adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan (penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil atau menyusui dan balita, kepala keluarga perempuan serta anak tanpa pendampingan.

"Kriteria tersebut diterapkan dalam seleksi penerima manfaat pada suatu desa, dimana jumlah keluarga terdampak lebih banyak dibanding kuota yang disediakan PMI di desa tersebut," ujarnya.

Baca juga: PMI open donasi untuk korban gempa Sulbar

Baca juga: PMI taati protokol kesehatan bantu korban gempa Sulawesi Barat
Pewarta : Amirullah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021