"Diperlukan pendekatan secara pentahelix, yaitu melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan masyarakat melalui prinsip 3K," kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sonny B Harmadi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.
Baca juga: COVID-19 tinggi, Kota Madiun perpanjang PPKM mikro hingga 28 Juni
Demi menekan laju peningkatan COVID-19, pemerintah juga kembali meningkatkan operasi yustisi untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat.
Sonny mengatakan jumlah testing dan tracing juga terus ditingkatkan serta mengoptimalkan peran pos komando (posko) desa/kelurahan untuk memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Baca juga: Satgas COVID-19 bubarkan pesta nikah di Cabangbungin Bekasi
"Kita tahu lonjakan kasus saat ini terjadi karena adanya libur panjang yang diikuti laju perjalanan penduduk yang masif. Ketika mobilitas naik, kepatuhan protokol kesehatannya turun. Inilah pemicu utama meningkatnya kasus," katanya.
Indonesia sebenarnya pernah berhasil menurunkan kasus pada Februari 2021, dari 176.500 lebih menjadi 87.662 kasus aktif karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun, kata Sonny.
Baca juga: BPJAMSOSTEK-BP2MI cegah penularan COVID-19 dari kepulangan ribuan PMI
Dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (17/6), Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyampaikan di wilayahnya telah dibuat sejumlah peraturan untuk menangani COVID-19, berupa 13 peraturan wali kota, 43 surat keputusan, delapan surat edaran, dan empat instruksi wali kota.
“Kita juga membentuk Kampung Siaga berbasis RW yang kita beri stimulus dana Rp3 juta supaya mereka bergerak mencegah penularan COVID-19 di hulu,” katanya.
Pemerintah Kota Depok juga menstimulasi tingkat kecamatan dan lurah untuk menangani COVID-19. Selain itu, kerja sama dengan TNI juga efektif dalam menekan mobilitas warga di tingkat kelurahan.
Pendekatan masyarakat dilakukan dengan cara-cara persuasif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjeknya.
“Pembimbing rohani di masa COVID-19 ini kami minta menggerakkan masyarakat dengan cara menyisipkan pesan protokol kesehatan dalam ceramah agama,” katanya.
Diakui Idris, kesadaran warga Depok masih rendah dan perlu terus diingatkan agar tidak lalai menjalankan protokol kesehatan. “Apalagi RT-RT yang masuk zona hijau karena tidak ada kasus merasa aman,” ujarnya.
Tenaga kesehatan sekaligus influencer, dr Tirta menyarankan agar pemerintah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
“Jadi edukasi bukan dari dokter lagi tapi dari kader-kader kesehatan di posyandu-posyandu. Kader-kader ini harus kita tingkatkan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat mengenai penyakit menular seperti COVID-19 ini,” katanya.
Klarifikasi hoaks terkait penanganan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19, menurut Tirta, juga perlu dipercepat.
“Kebanyakan yang mengklarifikasi biasanya teman-teman tenaga kesehatan juga. Saat ini sedang kita usulkan agar hoaks-hoaks ini bisa diklarifikasi dengan segera,” katanya.
Tirta mengimbau masyarakat jangan lengah. Meski sudah divaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan.
“Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan, apalagi bulan depan juga akan ada momen Idul Adha. Jadi kita fokus mencegah agar peningkatan ini tidak terulang kembali di bulan depan,” katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2021
