Kepiawaian kepemimpinan itulah yang diminta bisa jalan
Jakarta (ANTARA) - Epidemiolog dari Universitas Andalas Defriman Djafri menegaskan pemerintah harus bisa menyamakan persepsi soal COVID-19 setiap daerah bila ingin cepat keluar dari masa pandemi melalui tokoh-tokoh adat yang ada di daerah tersebut.

“Sebenarnya pertama menyamakan persepsi dulu. Kalau saya lihat di level bawah, di desa itu persepsinya belum sama. Bagaimana kita menguatkan masyarakat, kalau yang menjadi tokoh atau panutan saja enggak percaya? Ini harus dibangun dulu,” kata Defriman dalam wawancara melalui telepon di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, apabila pemerintah ingin menyamakan persepsi masyarakat yang masih banyak berbeda di setiap daerah soal COVID-19 dengan memanfaatkan modal sosial yang ada, pemerintah perlu memulai penyuluhan melalui tokoh adat atau orang yang dihormati di suatu daerah.

Defriman menjelaskan, langkah tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah karena seorang tokoh adat atau orang yang dihormati tersebut memiliki jumlah pengikut yang banyak sehingga dapat membantu menyebarkan informasi kepada orang lain.

“Karena yang bisa mengatur adalah orang-orang panutan tadi. Pemimpin artinya kepala daerah atau ulama atau seorang wali kalau di nigari, kalau itu enggak sama ya sulit. Sedangkan dia punya simpatisan gitu, itu yang paling sulit dibangun,” kata dia menjelaskan pemerintah dan tokoh daerah punya peran penting untuk memutus rantai COVID-19.

Ia menjelaskan, para tokoh adat atau pemerintah daerah dapat mendatangkan seorang ahli atau pakar untuk membantu memberikan edukasi yang luas kepada masyarakat, terutama bagaimana cara beradaptasi yang baik dan cerdas selama pandemi.

“Kunci adaptasi adalah penerapan protokol kesehatan. Itu yang harus dipahami masyarakat kalau kita ingin sama-sama, benar-benar ingin kita produktivitas, sosial, ekonomi, keagamaan ini berjalan, maka proseslah cepat adaptasi itu,” ucap dia.

Adaptasi masker itu menurut dia, dapat dimulai dengan melakukan sosialisasi bagaimana cara menggunakan masker yang benar, bagaimana cara melepas masker dan kapan seseorang harus menggunakan masker.

Baca juga: Epidemiolog harapkan para tokoh jadi panutan penanganan COVID-19

Baca juga: Epidemiolog dukung kebijakan pemerintah pertahankan PPKM

Defriman juga menyarankan agar setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan sosialisasi juga pemberian edukasi kepada masyarakat terkait COVID-19 , untuk dilakukan evaluasi sehingga semua kinerja dapat terukur dengan baik.

"Kalau itu disamakan dan pemerintah daerah paham menggerakkannya, maka kepiawaian kepemimpinan itulah yang diminta bisa jalan. dan itu harus dievaluasi, jangan bilang sudah dilakukan tapi tidak diukur," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pandemi telah menjadi masa yang dapat menguatkan institusi sosial dalam mengatasi penularan virus COVID-19 dan semakin diperkuat dengan modal sosial yang ada di masyarakat.

“Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular COVID-19 maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya, penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama,” kata kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Dalam sidang tersebut Jokowi juga mengatakan kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif, sehingga pihaknya ikut memberikan dukungan kepada setiap pemerintah dan aparat untuk mensolidasikan kekuatan fiskal.

Ia mengatakan hal itu terus dilakukan dari tingkat nasional hingga desa, untuk melakukan pendisiplinan protokol kesehatan termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat.

Baca juga: Epidemiolog: Perpanjangan PPKM di Jawa-Bali tepat

Baca juga: Epidemiolog: Masyarakat harus ikut menjadi subjek sosialisasi COVID-19


Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021